KLIKSUMUT.COM | PADANGSIDIMPUAN – Setelah lebih dari setahun terdampak bencana banjir dan longsor, tepatnya Maret 2025, Kantor Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, akhirnya direhabilitasi.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran Rp397,5 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Tidak saja bangunan kantor, juga yang ditangani adalah area belakang kantor yang berbatasan langsung dengan tebing curam.
Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, pemerintah sudah menggelontorkan tambahan transfer ke daerah (TKD) pada 2026 ke daerah-daerah terdampak yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh senilai total Rp10,6 triliun.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, benar-benar menekankan agar daerah memaksimalkan penggunaan anggaran itu. Anggaran diberikan untuk memperkuat fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
BACA JUGA: Rekomendasi Satgas PRR Usai Jalan Akses Tarutung-Padangsidampuan Terputus
“Kita harapkan dengan tambahan itu daerah-daerah ini, saya sudah mengeluarkan surat edaran agar memanfaatkan anggaran tambahan dari Presiden ini untuk melakukan prioritas penanganan bencana di daerah masing-masing,” jelas Tito.
Rehabilitasi kantor lurah tersebut menjadi langkah penting untuk memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat. Selama bangunan belum dapat digunakan, aparatur kelurahan harus berpindah-pindah lokasi pelayanan agar kebutuhan administrasi masyarakat tetap terpenuhi.
Pantauan di lokasi pada Rabu (21/10/2026), sejumlah pekerja mulai melakukan pembenahan pada bangunan lama. Bagian atap yang sudah rusak dibongkar, diganti dengan rangka baru. Sementara itu, pekerjaan penggalian tanah berlangsung di sisi belakang gedung yang berhadapan langsung dengan tebing.
Para pekerja menggunakan cangkul dan sekop untuk menggali serta mengikis tanah yang bercampur bebatuan. Area tersebut dipersiapkan untuk pekerjaan dek penahan tebing. Langkah ini harus dilakukan untuk menghindari peristiwa berulang apalagi bila hujan deras kembali mengguyur kawasan itu.
Bangunan kantor lurah yang digunakan saat ini relatif kecil, dengan ukuran sekitar 4 x 6 meter. Karena itu, rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak agar fasilitas pemerintahan tersebut dapat kembali difungsikan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Direktur CV Madani, Irwan (48), mengatakan proyek rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp397.500.000 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Padangsidimpuan.
Menurut Irwan, pekerjaan dimulai pada 5 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026.
“Anggaran dari PU. Jumlah Rp397.500.000. Kalau spesifikasi pekerjaan merehab dan dek,” ujar Irwan saat ditemui terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Ia menjelaskan, hingga perkembangan pekerjaan dihimpun, progres rehabilitasi diperkirakan masih berada di angka 10 persen. Meski demikian, pihak kontraktor tetap menargetkan pekerjaan selesai sesuai jadwal, bahkan berharap dapat merampungkannya lebih cepat.
“Ya, kalau bisa di bawah itu,” katanya ketika ditanya mengenai kemungkinan penyelesaian pekerjaan sebelum batas waktu kontrak.
Terkait kendala di lapangan, Irwan menyebut sejauh ini belum ada hambatan berarti. Namun, kondisi tanah menjadi salah satu tantangan dalam proses penggalian untuk pekerjaan di sekitar bangunan.
“Kendala belum ada, cuma masalah tanah ini. Penggalian tanah, karena kita pikir tanah lembut, rupanya keras. Ada banyak batu,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat pekerjaan penggalian membutuhkan penanganan yang menyesuaikan karakteristik tanah di lokasi. Terlebih, area belakang kantor berdekatan dengan tebing yang sebelumnya menjadi sumber longsoran dan merusak bangunan.
Kerusakan Kantor Kelurahan Sitamiang Baru, bermula ketika banjir dan longsor melanda kawasan tersebut pada Maret 2025. Dua pohon karet di belakang kantor tumbang bersamaan dengan material tanah yang longsor. Pohon dan tanah itu menghantam belakang bangunan. Akibatnya, atap rusak parah, dinding belakang hancur.
Rusaknya fasilitas kantor kelurahan, berdampak pada aktivitas pemerintahan dalam melayani administrasi masyarakat. Saat hujan deras, air kembali merembes dari atap yang rusak dan masuk ke ruangan. Kekhawatiran longosr susulan karena tebing curam juga menghantui. Kondisi ini membuat kegiatan masyarakat ikut menyesuaikan dengan keterbatasan fasilitas itu.
Pelayanan kelurahan sempat dipindahkan ke rumah salah staf. Harapannya layanan dapat tetap berjalan terhadap kebutuhan administrasi masyarakat. Sejumlah kegiatan kemasyarakatan terhambat, termasuk pembinaan warga, kegiatan kader, serta aktivitas kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Sekitar Juni 2025, aparatur kelurahan sempat kembali menempati kantor lama. Namun, kondisi bangunan yang belum sepenuhnya pulih membuat aktivitas kerja tetap menghadapi kendala, terutama ketika hujan turun.
Kini, selama proses rehabilitasi berlangsung, pelayanan masyarakat dialihkan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada tidak jauh dari kantor lurah. Pemanfaatan fasilitas tersebut dilakukan setelah pihak kelurahan berkoordinasi dengan dinas terkait dan memperoleh izin dari pengelola Pustu.
Lokasi yang berdekatan dengan kantor lama diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
Penggunaan Pustu menjadi solusi sementara agar kegiatan administrasi pemerintahan tetap berjalan hingga rehabilitasi kantor lurah selesai.
Salah satu aspek penting dalam pekerjaan rehabilitasi ini adalah penanganan area belakang bangunan yang berbatasan langsung dengan tebing. Lokasi tersebut menjadi perhatian karena longsor pada Maret 2025 sebelumnya menyebabkan kerusakan serius pada bagian belakang kantor.
Berdasarkan pantauan di lapangan, penggalian tanah dilakukan pada area yang dipersiapkan untuk pembangunan dek penahan tebing. Pekerjaan tersebut diharapkan membantu mengurangi risiko pergerakan tanah yang dapat mengancam bangunan ketika hujan deras terjadi.
Meski demikian, efektivitas penanganan lereng nantinya bergantung pada kesesuaian konstruksi dengan kondisi tanah, sistem drainase, dan kebutuhan teknis di lokasi.
Dengan kondisi tanah yang keras dan banyak mengandung batu, pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian agar tahapan penggalian dan konstruksi dapat berjalan sesuai perencanaan.
Rehabilitasi ini diharapkan tidak sekadar memperbaiki bagian bangunan yang rusak, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi kantor lurah sebagai fasilitas pelayanan publik.
Bagi masyarakat Sitamiang Baru, selesainya rehabilitasi kantor lurah menjadi hal yang dinantikan. Selama lebih dari setahun setelah bencana, warga harus menyesuaikan diri dengan perubahan lokasi pelayanan, sementara aparatur kelurahan bekerja di tengah keterbatasan fasilitas.
Selain pemulihan bangunan yang sedang dikerjakan, terdapat pula harapan agar kantor lurah ke depan dapat dikembangkan menjadi bangunan bertingkat.
Penambahan lantai diharapkan dapat menyediakan ruang pertemuan yang lebih memadai untuk musyawarah kelurahan, kegiatan Posyandu, pertemuan PKK, serta aktivitas kader dan masyarakat lainnya. Fasilitas pendukung seperti musala juga menjadi bagian dari harapan pengembangan kantor pada masa mendatang.
Rencana pembangunan lantai dua tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti pada 2027. Namun, rencana itu berbeda dari proyek rehabilitasi yang sedang berlangsung, yang saat ini difokuskan pada pembenahan bangunan terdampak bencana.
Sejalan Rencana Induk
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru, sejalan dengan kebutuhan pemulihan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, pemulihan sarana dan prasarana pemerintahan menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin keberlangsungan fungsi administrasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Renduk PRRP merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dengan dokumen ini, menjadi pemandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Kerusakan gedung pemerintahan dapat menghambat pelayanan administrasi, pendataan, dan koordinasi penanganan bencana. Karena itu, rehabilitasi fasilitas publik menjadi bagian dari upaya mengembalikan tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera per 22 Oktober 2026 menunjukkan pemulihan di Sumatera Utara terus berlangsung di berbagai sektor.
BACA JUGA:Dianggarkan Rp6,1 M dari TKD Tambahan, Jalan Longsor di Sibolangit Ditarget Pulih Desember 2026
Sebanyak 30 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. Pada jalan daerah, 607 dari 616 ruas terdampak atau sekitar 98,54 persen juga telah kembali berfungsi. Seluruh tujuh jembatan nasional terdampak telah fungsional, sedangkan 344 dari 366 jembatan daerah telah kembali beroperasi.
Pemulihan juga mencakup fasilitas pendidikan, pertanian, perikanan, listrik, dan telekomunikasi. Data yang sama mencatat layanan listrik di Sumatera Utara telah pulih 100 persen, begitu pula jaringan telekomunikasi dengan 5.845 dari 5.845 BTS terdampak kembali berfungsi.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana juga menyangkut keberlangsungan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
Selesai Desember 2026
Dengan nilai kontrak Rp397,5 juta dan masa pelaksanaan mulai 5 Oktober hingga 23 Desember 2026, rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru kini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fasilitas pemerintahan yang rusak akibat longsor.
Progres pekerjaan yang diperkirakan mencapai 10 persen menunjukkan proses rehabilitasi masih berada pada tahap awal berdasarkan keterangan kontraktor. Tantangan kondisi tanah di area belakang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan selama pekerjaan berlangsung.
Masyarakat kini menantikan penyelesaian proyek agar pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan dapat kembali berlangsung di gedung kantor lurah.
Lebih dari sekadar memperbaiki atap dan dinding yang rusak, rehabilitasi ini diharapkan dapat memulihkan fungsi fasilitas publik yang selama ini menjadi pusat pelayanan warga Sitamiang Baru.
Setelah melewati masa pelayanan sementara di rumah staf dan Pustu, kantor lurah tersebut diharapkan kembali menjadi tempat yang layak bagi aparatur untuk bekerja dan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan. (*)
Reporter: Ika Fatriya
