KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Negara hadir dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian masyarakat terdampak banjir di Kota Binjai. Melalui program Bantuan Presiden (Banpres), pemerintah menyiapkan dukungan modal sebesar Rp3 juta bagi setiap pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan untuk memulihkan usahanya pascabencana.
Di Kota Binjai, sebanyak 535 usaha kecil dan menengah (UKM) telah diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sebagai calon penerima bantuan tersebut. Mereka merupakan pelaku usaha yang terdampak banjir dan membutuhkan dukungan untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Salah satu usaha yang masuk dalam daftar usulan adalah bengkel mobil milik Zunaidi (39), warga Lingkungan 6, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.
Saat ditemui di bengkelnya, Rabu (4/11/2026), Zunaidi masih berupaya memulihkan usaha perbaikan badan kendaraan atau body repair yang telah dirintisnya selama tujuh tahun.
BACA JUGA: Digagas Prabowo, Diakselerasi Satgas PRR, Pemkot Medan Manfaatkan TKD Tambahan Bikin Pasar Murah
Berada di tengah kawasan perkebunan dan tidak jauh dari aliran Sungai Bingai, bengkel tersebut menyimpan cerita perjuangan panjang setelah diterjang banjir besar pada November 2025.
Bekas aktivitas perbengkelan masih terlihat di berbagai sudut. Bercak oli, potongan komponen kendaraan, hingga sejumlah peralatan kerja menjadi bagian dari aktivitas usaha yang perlahan kembali berjalan.
Sebelum banjir melanda, usaha Zunaidi sempat berkembang pesat. Kapasitas bengkel bahkan tidak lagi mencukupi untuk menampung kendaraan pelanggan. Sejumlah mobil terpaksa dititipkan di lokasi lain karena keterbatasan tempat.
Namun, banjir besar yang terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pada November 2025 mengubah segalanya. Luapan Sungai Bingai merendam bengkel hingga ketinggian sekitar 1,5 meter, bahkan hampir menutupi pintu bangunan.
Air bah tidak hanya melumpuhkan aktivitas usaha, tetapi juga merusak sejumlah peralatan penting untuk menunjang pekerjaan.
Dua mesin las, satu gerinda, dan kompresor menjadi peralatan yang terdampak. Kompresor kemasukan air dan harus dibongkar, sementara sejumlah peralatan serta kunci-kunci mesin lainnya mengalami kerusakan hingga hilang terbawa banjir.
Kerugian semakin bertambah karena terdapat kendaraan pelanggan yang sedang menjalani perbaikan ketika banjir datang.
Meski demikian, Zunaidi tetap berusaha bertanggung jawab. Ia membersihkan kendaraan pelanggan dan mengupayakan agar mesin-mesin kendaraan tersebut kembali dapat dihidupkan. Walaupun pemilik kendaraan tidak menuntut ganti rugi, proses penanganannya tetap membutuhkan biaya tambahan.
Secara keseluruhan, kerugian yang dialaminya diperkirakan mencapai Rp20 juta, meliputi kerusakan peralatan bengkel dan biaya penanganan kendaraan pelanggan.
Hampir setahun setelah bencana, bengkel Zunaidi mulai kembali menggeliat. Tiga pekerja masih bertahan dan menjalankan pekerjaan masing-masing, mulai dari mengamplas badan mobil, membongkar mesin, hingga menangani pelek kendaraan.
Saat ini terdapat sekitar empat hingga lima kendaraan yang sedang menunggu maupun menjalani proses perbaikan. Sebagian di antaranya merupakan bus kecil jenis eltor yang menjadi salah satu kendaraan langganan bengkel tersebut.
Untuk pekerjaan perbaikan badan kendaraan secara menyeluruh, waktu pengerjaan bahkan bisa mencapai sekitar dua bulan.
Sayangnya, keterbatasan peralatan masih menjadi hambatan utama.
Kompresor yang tersedia belum berfungsi optimal, padahal alat tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pengecatan. Begitu pula dengan gerinda yang jumlahnya belum mencukupi kebutuhan pekerja bagian pengelasan.
Akibatnya, para pekerja harus menggunakan peralatan secara bergantian. Ketika seorang pekerja menggunakan gerinda, pekerja lainnya terpaksa menunggu hingga alat tersebut selesai digunakan.
Kondisi serupa juga terjadi pada penggunaan kompresor yang dibutuhkan oleh dua pekerja bagian pengecatan.
Keterbatasan fasilitas tersebut turut memengaruhi kapasitas produksi bengkel. Jumlah pekerja yang sebelumnya lebih banyak kini tersisa tiga orang, termasuk setelah dilakukan pengurangan tenaga kerja di bagian pengecatan.
Di tengah berbagai keterbatasan, Zunaidi masih mampu mempertahankan usahanya dengan perkiraan pendapatan bersih sekitar Rp8 juta per bulan setelah dikurangi upah pekerja dan biaya operasional.
Namun, penghasilan tersebut tidak dapat dihitung secara harian karena setiap pekerjaan memiliki tingkat kesulitan, nilai, dan waktu pengerjaan yang berbeda.
Bagi Zunaidi, keberlangsungan usaha bukan sekadar persoalan banyaknya kendaraan pelanggan, tetapi juga ketersediaan peralatan yang memadai agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.
Harapan untuk memperbaiki kondisi bengkel kini tertuju pada program Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana.
Bengkel Zunaidi menjadi salah satu usaha yang diusulkan Pemko Binjai untuk menerima bantuan tersebut.
Proses pendataan telah dilakukan sejak Mei 2026 melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai bersama perangkat lingkungan setempat.
Zunaidi juga telah melengkapi sejumlah dokumen administrasi, mulai dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat email, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB).
Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, setiap UKM yang nantinya ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Dana tersebut direncanakan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
Bagi Zunaidi, bantuan tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kompresor dan membeli gerinda tambahan.
Kedua peralatan itu menjadi kebutuhan mendasar agar pekerjaan pengecatan dan pengelasan tidak lagi dilakukan secara bergantian.
Setelah hampir setahun berjuang memulihkan usaha dengan kemampuan sendiri, bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan bengkel sekaligus mempertahankan pekerjaan tiga karyawan yang masih bertahan.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai, Gloria Sinulingga, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 535 UKM sebagai calon penerima Banpres 2026.
Jumlah tersebut berasal dari usulan awal sebanyak 434 UKM. Setelah Kementerian Koperasi dan UKM meminta verifikasi ulang untuk penambahan calon penerima, Pemko Binjai kembali mengunggah 101 data UKM.
Dengan demikian, total usulan calon penerima bantuan dari Kota Binjai menjadi 535 UKM.
Gloria menerangkan, pendataan dilakukan melalui survei langsung terhadap pelaku usaha. Pihaknya juga mengumpulkan dokumentasi foto sebagai bukti kondisi usaha serta meminta keterangan dari lurah untuk memastikan bahwa UKM yang diusulkan benar-benar terdampak banjir.
Seluruh data kemudian diunggah melalui sistem yang disediakan kementerian.
Ia menyebutkan, berkas usulan telah ditandatangani pada 3 November 2026 dan disampaikan ke meja Wali Kota untuk mendapatkan penguatan administrasi sebelum dilaporkan kembali kepada Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
“Kami berharap seluruh usulan tersebut dapat tertampung. Mudah-mudahan UKM di Kota Binjai bisa mendapatkan bantuan karena mereka benar-benar terdampak banjir yang terjadi minimal tiga kali setiap tahun,” ungkap Gloria.
Menurutnya, Kota Binjai memiliki kerawanan banjir karena dikelilingi tiga sungai besar, yakni Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan.
Luapan air dari kawasan hulu kerap mengancam permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil yang menjadi sumber penghidupan keluarga.
Gloria juga mengungkapkan adanya kendala dalam persyaratan calon penerima, khususnya kewajiban memiliki NIB serta ketentuan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk riwayat pengajuan KUR.
Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menghambat sebagian pelaku UKM terdampak untuk memperoleh bantuan.
Sebab, tidak sedikit pelaku usaha yang sebelumnya terpaksa mencari pinjaman modal karena keterbatasan keuangan. Ironisnya, upaya mereka mendapatkan tambahan modal justru berpotensi menjadi penghalang untuk menerima bantuan pemulihan.
“Kami berharap ada ruang untuk meninjau kembali persyaratan tersebut agar kami dapat kembali mengusulkan UMKM terdampak di Kota Binjai,” harapnya.
Gloria juga meminta Menteri Koperasi dan UKM serta Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pelaku usaha di Kota Binjai.
Ia berharap kementerian dapat turun langsung melihat kondisi UKM terdampak sehingga pemerintah pusat mengetahui secara nyata kerusakan dan kesulitan yang dialami masyarakat.
Program Banpres merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyampaikan bahwa setiap penerima yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta untuk rehabilitasi usaha.
Pada tahap pertama, kementerian menerima 173.600 data usulan dari pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi UMKM dan koperasi.
Setelah dilakukan verifikasi serta pembersihan data, sebanyak 112.849 calon penerima dinyatakan valid dan sedang diproses untuk penyaluran.
Rinciannya terdiri dari 70.296 calon penerima di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.
Maman menjelaskan, bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan agar pelaku usaha kembali beraktivitas, seperti kompor, blender, maupun berbagai peralatan penunjang usaha lainnya.
Dalam proses verifikasi, pemerintah juga menemukan persoalan ketidaksesuaian data kependudukan serta sekitar 23 ribu calon penerima yang tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah menjelaskan bahwa Banpres diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses layanan perbankan. Sementara itu, pelaku usaha yang telah mengakses pembiayaan perbankan disiapkan kebijakan tersendiri, termasuk relaksasi.
Kementerian UMKM juga melanjutkan proses penanganan calon penerima melalui tahap berikutnya dengan berkoordinasi bersama dinas di tiga provinsi. Batas penyampaian data ditetapkan hingga 2 November 2026, sebelum dilakukan verifikasi lanjutan untuk menentukan kelayakan penerima.
Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat direalisasikan sebelum Desember 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM merupakan bagian penting dari upaya membangkitkan perekonomian masyarakat setelah bencana.
Menurutnya, bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari warung, kafe, restoran, hingga berbagai usaha kecil lainnya.
Karena itu, pemulihan pascabencana harus mencakup pembangunan kembali sarana fisik sekaligus mengembalikan kegiatan usaha, pendapatan keluarga, dan lapangan pekerjaan.
Dalam upaya tersebut, pemerintah mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha melalui program Klinik UMKM Bangkit, termasuk pelatihan dan pendampingan.
Dari sisi pemasaran, pemerintah juga mendorong kemitraan serta pemanfaatan pengadaan pemerintah untuk memperluas akses pasar produk UMKM.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak tidak hanya kembali memiliki tempat usaha, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.
Pemulihan UMKM terdampak banjir di Kota Binjai menjadi gambaran bahwa rehabilitasi ekonomi masyarakat pascabencana membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Negara hadir melalui program Bantuan Presiden yang memberikan dukungan modal bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kerusakan dan membangun kembali aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga bekerja keras memastikan bantuan tepat sasaran melalui pendataan, survei lapangan, verifikasi administrasi, hingga pengusulan calon penerima kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
Kolaborasi pemerintah pusat, Pemko Binjai, perangkat kelurahan, serta pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Bagi Zunaidi, bantuan Rp3 juta bukan sekadar angka. Dana tersebut menjadi harapan untuk kembali memiliki peralatan yang layak, meningkatkan produktivitas bengkel, mempertahankan tiga pekerja, serta menghidupi keluarga.
Di tengah ancaman banjir yang terus membayangi, perjuangan pelaku usaha kecil seperti Zunaidi menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
Lebih dari itu, negara harus memastikan masyarakat dapat kembali bekerja, memperoleh penghasilan, mempertahankan lapangan pekerjaan, dan menggerakkan roda perekonomian daerah. (KSC)
Reporter: Ika Fatriya
