KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa rangkaian pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Exit Meeting BPK RI atas Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Kamaruddin, Kemenag tidak memandang audit sebagai sekadar rutinitas administratif, melainkan sebagai bagian penting dari sistem pengawasan dan akuntabilitas publik.
“Pemeriksaan ini adalah bagian integral dari upaya memperkuat manajemen kinerja berbasis akuntabilitas publik. Ini merupakan mekanisme check and balances agar setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan umat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemenag juga memaparkan capaian signifikan terkait pengelolaan anggaran. Berdasarkan data aplikasi Mangsakti per 27 Januari 2026, status pagu minus Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025 telah dinyatakan nihil.
“Berkat kerja keras seluruh satuan kerja serta sinergi dengan Kementerian Keuangan, pagu minus berhasil diselesaikan. Kami berharap capaian ini sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK,” ujar Kamaruddin.
Capaian ini semakin memperkuat optimisme Kemenag untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sembilan tahun berturut-turut. Kemenag, lanjutnya, berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Senada dengan Sekjen Kemenag, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI, Widhi Widayat, menjelaskan bahwa exit meeting tersebut menandai berakhirnya tahapan pemeriksaan lapangan Semester II Tahun 2025.
Widhi mengingatkan jajaran Kemenag untuk mencermati secara seksama poin-poin dalam laporan hasil pemeriksaan.
“Kami membuka ruang komunikasi apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi. Harapannya, hasil audit ini menjadi bahan perbaikan berkelanjutan bagi Kementerian Agama,” kata Widhi.
BACA JUGA: Kemensos Kirim Bantuan Tambahan untuk Korban Longsor Cisarua, Santunan Meninggal Rp15 Juta
Menutup pernyataannya, Kamaruddin Amin menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI atas pendampingan profesional selama proses pemeriksaan. Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran Kemenag bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak semata diukur dari angka.
“Yang paling penting adalah menjaga substansi dan integritas dalam penggunaan keuangan negara. Orientasi kita harus pada manfaat maksimal yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
