KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah semakin serius mempercepat eliminasi kanker leher rahim di Indonesia. Mulai 2026, skrining kanker serviks resmi diintegrasikan ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), lengkap dengan pemeriksaan DNA HPV dan metode pengambilan sampel mandiri (self-sampling) untuk meningkatkan partisipasi perempuan.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka keterlambatan diagnosis kanker serviks yang selama ini masih menjadi tantangan besar dalam layanan kesehatan perempuan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa integrasi skrining ke dalam Program CKG bukan hanya sebatas pemeriksaan, tetapi juga disertai alur tindak lanjut yang jelas bagi hasil skrining positif.
“Integrasi skrining ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis merupakan respons nyata pemerintah untuk mencegah keterlambatan penanganan dan progresivitas lesi pra-kanker,” ujar Prof. Dante, Selasa (27/1/2026)
Menurutnya, kejelasan rujukan dan penanganan lanjutan menjadi kunci agar deteksi dini benar-benar berdampak pada penurunan angka kematian akibat kanker serviks.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pemeriksaan DNA HPV, termasuk melalui metode self-sampling, menjadi terobosan penting untuk menjawab rendahnya minat perempuan terhadap skrining konvensional.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Pastikan Hadir di Hari Pers Nasional 2026 di Banten
“Dengan metode self-sampling, perempuan dapat mengambil sampel sendiri dengan pendampingan petugas kesehatan, sehingga lebih mudah, nyaman, dan dapat diterima,” jelas dr. Nadia.
Metode ini dinilai lebih ramah bagi perempuan yang merasa tidak nyaman atau terkendala melakukan pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan.
Tak hanya itu, pemeriksaan DNA HPV juga akan dikembangkan sebagai bagian dari paket medical check-up (MCU) di fasilitas layanan kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan rencana integrasi MCU ke dalam Program CKG yang mulai berlaku pada 2026.
Seluruh layanan dalam Program CKG dibiayai penuh oleh pemerintah, sementara BPJS Kesehatan berperan dalam proses rujukan dan pengobatan lanjutan apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Untuk memastikan hasil skrining tidak berhenti di tahap deteksi, pemerintah telah menyiapkan penanganan lesi pra-kanker, termasuk terapi ablasi termal, di fasilitas layanan primer seperti puskesmas.
Langkah ini memungkinkan pasien mendapatkan penanganan lebih cepat tanpa harus menunggu rujukan ke rumah sakit besar.
Melalui integrasi skrining kanker leher rahim ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah berharap dapat memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan partisipasi perempuan, serta memperkuat upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia pada 2030.
Program ini menjadi salah satu strategi kunci untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks, yang hingga kini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian perempuan di Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
