KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Ribuan petani dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Gedung DPR RI dan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2025. Aksi damai ini menyoroti berbagai isu agraria, termasuk konflik lahan, korporatisasi pertanian, hingga proyek kontroversial Food Estate.
Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan pangan nasional yang dinilai tidak berpihak pada petani kecil.
“Kami menolak sistem pertanian skala besar berbasis korporasi seperti Food Estate. Proyek ini hanya mengakumulasi lahan dan mengancam keberlangsungan hidup petani serta ekosistem agraria rakyat,” tegas Dewi Kartika.
Ia juga menyoroti keterlibatan militer dalam proyek-proyek pangan nasional yang dinilainya sebagai bentuk pendekatan represif dalam pengelolaan sektor pangan.
BACA JUGA: 15 Pendaki Digigit Anjing Liar Positif Rabies di Gunung Batukaru, 6 Orang Masih Dirawat
“Corak militeristik dalam kebijakan pangan sangat membahayakan. Petani dan nelayan harusnya jadi produsen utama pangan nasional, bukan malah dimarjinalkan oleh korporasi dan kekuatan bersenjata,” tambahnya.
Aksi damai ini juga diwarnai dengan pameran foto bertema konflik agraria, yang dipasang di sepanjang jalan depan Gedung DPR. Foto-foto tersebut menampilkan berbagai peristiwa kekerasan agraria yang menimpa masyarakat, termasuk potret Salim Kancil, petani asal Lumajang yang menjadi simbol perjuangan petani melawan perampasan tanah. Foto-foto itu dipasang di batang bambu dan menarik perhatian para peserta dan masyarakat yang melintas.
Tak hanya berorasi, sebagian peserta juga melakukan aksi teatrikal dengan cor tubuh di kawasan Patung Kuda, Monas. Aksi ini menjadi simbol luka yang dialami para petani akibat konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan. Aksi berjalan tertib dan damai hingga siang hari, di bawah pengawasan aparat keamanan.
Berikut beberapa poin tuntutan yang disuarakan para petani dalam aksi ini:
Hentikan proyek Food Estate dan korporatisasi pertanian.
Redistribusi tanah untuk petani kecil dan masyarakat adat.
Selesaikan konflik agraria struktural dan hukum secara adil.
Hentikan kriminalisasi terhadap petani dan aktivis agraria.
Setiap tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional, sebagai pengingat diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Namun hingga kini, petani masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, hingga kebijakan yang belum berpihak pada pertanian rakyat.
Aksi ini menjadi seruan keras bagi Pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan agraria dan pangan nasional, serta mengedepankan keadilan sosial bagi petani dan masyarakat desa. (KSC)
