KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin agresif mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah strategis terbaru ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan program prioritas berjalan cepat, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus berubah.
Satgas ini memiliki mandat utama untuk mempercepat implementasi program strategis, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta merumuskan kebijakan terobosan yang mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam rapat perdana, perhatian langsung tertuju pada potensi dampak gejolak global, termasuk ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang berisiko mengganggu rantai pasok energi dunia.
Namun pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap aman. Ketergantungan impor BBM Indonesia disebut relatif kecil, hanya sekitar 20%, dengan sumber pasokan yang telah terdiversifikasi dari berbagai kawasan seperti Afrika dan Amerika.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas industri, khususnya sektor pangan dan kemasan.
Kendala pasokan nafta yang berdampak pada industri packaging akan diatasi dengan substitusi menggunakan LPG. Pemerintah bahkan memangkas bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% khusus untuk kebutuhan industri.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga rantai produksi tetap berjalan tanpa gangguan signifikan.
BACA JUGA: SPHP Jagung Pakan 2026 Resmi Bergulir, Pemerintah Stabilkan Harga dan Lindungi Peternak
Selain sektor energi, pemerintah juga melakukan reformasi besar pada sistem perizinan usaha. Penyederhanaan Persetujuan Teknis (Pertek) dilakukan melalui penerapan Service Level Agreement (SLA), sehingga proses perizinan memiliki batas waktu yang jelas.
Tak hanya itu, sistem Standar Nasional Indonesia (SNI) kini diperkuat dengan mekanisme track and trace yang transparan, guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Percepatan juga menyasar sektor konstruksi melalui kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), terutama untuk mendukung UMKM dan proyek prioritas nasional.
Di tingkat global, pemerintah memperluas strategi dengan aktif dalam forum internasional seperti BRICS. Dengan total PDB mencapai sekitar USD77 triliun dan kontribusi 40% terhadap perdagangan dunia, BRICS dinilai sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar.
Selain itu, penyelesaian perundingan EU-CEPA menjadi tonggak penting dalam membuka akses ke pasar Uni Eropa yang bernilai USD21 triliun. Perjanjian ini berpotensi memberikan tarif bea masuk 0% bagi produk Indonesia setelah diratifikasi, dengan target implementasi awal 2027.
Pemerintah juga tengah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai magnet baru investasi global. Langkah ini diperkuat dengan pengembangan skema Indonesia Financial Center yang kompetitif.
Di sektor digital, peluang besar muncul dari pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Indonesia dinilai strategis untuk pengembangan data center skala besar, didukung oleh infrastruktur kabel optik internasional di Batam dan Bitung serta jumlah populasi yang besar.
Dengan berbagai langkah terintegrasi tersebut, pemerintah optimistis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.
Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa optimisme menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global.
“Dengan optimisme, kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya. (KSC)
TIM REDAKSI
