KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat riset, inovasi, dan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai strategi utama membangun industri nasional yang mandiri dan berdaya saing global.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Minggu (28/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan dukungannya terhadap usulan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi.
“Tadi juga ada usul, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset. Dan untuk riset, inovasi, ini bagus, usul,” ujar Presiden.
Presiden menilai investasi di bidang penelitian merupakan langkah penting untuk mempercepat lahirnya teknologi baru, meningkatkan daya saing industri, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk dan teknologi dari luar negeri.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi perbaikan kinerja sejumlah BUMN yang mulai mencatatkan keuntungan selama setahun terakhir.
“Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba,” kata Presiden.
Meski demikian, Prabowo menilai reformasi besar-besaran tetap diperlukan agar perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih sehat, profesional, dan efisien.
BACA JUGA: Pemerintah Siap Turunkan Harga Gas Industri Non-Subsidi, KSPI: Langkah Strategis Cegah Gelombang PHK
Presiden mengungkapkan pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar terhadap jumlah BUMN. Dari lebih dari seribu perusahaan negara yang ada sebelumnya, lebih dari 200 telah ditutup dan jumlah tersebut akan terus dikurangi.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Prabowo.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban biaya operasional yang dinilai terlalu besar dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Prabowo menilai banyaknya perusahaan negara selama ini menyebabkan pembengkakan biaya jabatan direksi maupun komisaris sehingga anggaran perusahaan habis untuk biaya operasional.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Presiden.
Ia menegaskan bahwa uang negara harus digunakan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar membiayai struktur organisasi yang tidak efisien.
Presiden Prabowo menargetkan proses restrukturisasi BUMN selesai dalam tahun ini sehingga dalam dua tahun ke depan seluruh perusahaan negara telah memiliki tata kelola yang lebih baik.
“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Selain reformasi BUMN, Presiden juga menyambut baik berbagai usulan penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dengan institusi nasional maupun internasional guna mempercepat pengembangan riset, inovasi, dan industri berbasis teknologi.
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Siapkan Kredit Bunga 4–6 Persen untuk UKM Eksportir
“Kemudian usul-usul lain tentang kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah saya kira ini benar. Nanti kita akan ke arah situ semua,” pungkas Presiden.
Penutupan KSTI 2026 menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem riset nasional yang kuat melalui sinergi pemerintah, BUMN, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Dengan BUMN yang lebih ramping, efisien, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah berharap Indonesia mampu mempercepat transformasi industri menuju negara maju dan berdaya saing global. (KSC)
REDAKSI
