KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba (Dit Narkoba) Polda Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga kini sejumlah buronan kasus peredaran narkoba kelas kakap di wilayah Sumut masih belum berhasil ditangkap meski telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2024 lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh pada Senin (10/11/2025), terdapat empat buronan lama asal Kota Tanjungbalai yang masih bebas berkeliaran. Mereka adalah Sandi alias Andi (39), Putra alias Wak Kamput (49), Thamrin alias Tamin (32), dan Irvan alias Ivan (32).
Keempatnya ditetapkan sebagai DPO setelah surat resmi penetapan ditandatangani oleh Kompol Deny Boy Panggabean pada tahun 2024. Hingga kini, keberadaan mereka belum diketahui meski upaya pencarian disebut masih berlangsung.
Memasuki tahun 2025, Dit Narkoba Polda Sumut kembali menetapkan tiga orang baru sebagai DPO. Mereka adalah pasangan suami istri (pasutri) Ardinal alias Doni dan Herina Br Manurung, yang dikenal sebagai pengendali jaringan narkoba sekaligus pemilik dan pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) Dragon di Jalan H. Adam Malik, Medan.
Selain itu, turut masuk dalam daftar buronan adalah Gompar Selamat alias GS, yang disebut-sebut berperan sebagai pengendali besar peredaran sabu-sabu melalui jalur laut.
Sebagai langkah antisipatif, penyidik Dit Narkoba Polda Sumut dikabarkan akan segera mengajukan penerbitan Red Notice ke Interpol. Upaya ini dilakukan guna mencegah para buronan melarikan diri ke luar negeri, mengingat sebagian dari mereka diduga memiliki jaringan lintas negara.
“Penerbitan Red Notice menjadi langkah tegas agar buronan narkoba tak lolos ke luar wilayah hukum Indonesia,” ujar sumber kepolisian yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Direktur Dit Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, saat dikonfirmasi awak media terkait belum tertangkapnya para buronan tersebut, enggan memberikan keterangan resmi.
BACA JUGA: Korban Pengeroyokan di Depan Rumah Mantan Bupati Tapteng Resmi Laporkan Kasus ke Polda Sumut
Sikap bungkam ini menimbulkan tanda tanya di tengah publik yang berharap adanya ketegasan dari aparat dalam memberantas jaringan narkoba kelas kakap di Sumatera Utara.
Sejumlah pemerhati hukum dan aktivis antinarkoba menilai lambannya penangkapan para DPO ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pemberantasan narkoba di Sumut.
Mereka mendorong Polda Sumut agar lebih transparan dalam mempublikasikan perkembangan kasus dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum lintas wilayah. (KSC)
TIM REDAKSI








