KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap pengusaha Hary Tanoesoedibjo dalam perkara perdata melawan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Majelis hakim menghukum Hary Tanoe bersama PT MNC Asia Holding untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan total mencapai sekitar Rp 531 miliar.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, menyampaikan bahwa majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan CMNP dengan menetapkan ganti rugi materiil sebesar 28 juta dolar AS. Nilai tersebut setara sekitar Rp 481,18 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.185 per dolar AS.
“Majelis menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 28.000.000 dollar AS,” ujar Sunoto dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).
BACA JUGA: Kejagung Resmi Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromebook Rp9,3 Triliun
Tak hanya itu, majelis hakim juga membebankan bunga sebesar 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga pembayaran dilakukan secara lunas. Selain ganti rugi materiil, pengadilan turut mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar.
Dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp 531 miliar, belum termasuk bunga berjalan. Tergugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.024.000.
Majelis hakim yang dipimpin Fajar Kusuma Aji menyatakan para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat.
“Majelis menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,” tegas Sunoto.
Perkara ini bermula dari transaksi finansial pada 1999. Saat itu, Hary Tanoe menawarkan penukaran Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai 28 juta dolar AS yang diterbitkan oleh Unibank.
Instrumen tersebut ditukar dengan Medium Term Note (MTN) senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi tahap II senilai Rp 189 miliar milik CMNP. CMNP kemudian menyerahkan MTN dan obligasi tersebut kepada pihak tergugat.
Penyerahan NCD dilakukan secara bertahap, yakni 10 juta dolar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dolar AS pada 28 Mei 1999. Instrumen tersebut memiliki jatuh tempo pada 9 hingga 10 Mei 2002.
Namun, permasalahan muncul pada 22 Agustus 2002 ketika NCD tersebut tidak dapat dicairkan. Hal ini terjadi setelah Unibank ditetapkan sebagai bank beku kegiatan usaha pada Oktober 2001.
CMNP menilai pihak tergugat telah mengetahui adanya permasalahan pada NCD tersebut, sehingga transaksi ini dinilai merugikan perusahaan secara signifikan, terutama setelah akumulasi bunga selama bertahun-tahun.
Gugatan resmi diajukan CMNP pada 13 Agustus 2025. Perusahaan yang dikenal terkait pengusaha Jusuf Hamka itu sebelumnya menuntut ganti rugi fantastis dengan total mencapai Rp 118 triliun.
BACA JUGA: Kakak Hary Tanoe Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Kemensos, Diperiksa Hari Ini
Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sekitar Rp 103 triliun dan immateriil sekitar Rp 16 triliun, yang disebut akan terus bertambah hingga pembayaran dilakukan.
Kuasa hukum CMNP, R Primaditya Wirasandi, menyatakan tuntutan tersebut didasarkan pada kerugian besar yang dialami perusahaan akibat transaksi tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea, belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan pengadilan tersebut.
Putusan ini masih membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan, seperti banding. Perkembangan selanjutnya dalam kasus ini masih akan menjadi perhatian publik, mengingat nilai gugatan dan dampaknya yang besar di sektor bisnis dan hukum di Indonesia. (KSC)
