KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Proyek bernilai Rp9,3 triliun ini awalnya ditujukan untuk mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah, termasuk di daerah tertinggal.
“Dari hasil pemeriksaan mendalam terhadap saksi dan alat bukti, hari ini kami menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).
Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli, termasuk beberapa pejabat tinggi di lingkungan Kemendikbudristek.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Kembali Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Korupsi Laptop Chromebook di Kemendikbud
Hotman Paris Dampingi Nadiem
Hari ini, Nadiem Makarim hadir memenuhi panggilan penyidik Kejagung. Ia tampak tenang dan datang bersama kuasa hukumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Kepada wartawan, Nadiem hanya memberikan pernyataan singkat, “Dipanggil untuk kesaksian, terima kasih, mohon doanya.” ujarnya sambil terseyum.
Peran Nadiem dalam Kasus Korupsi Chromebook
Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung mengungkapkan, Nadiem sempat melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Hasil dari pertemuan itu menjadi dasar penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam proyek pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kemendikbudristek.
Fakta menariknya, rapat internal penunjukan Chrome OS sebagai sistem utama dilakukan pada 6 Mei 2019, bahkan sebelum proyek pengadaan resmi dimulai.
BACA JUGA: Kakak Hary Tanoe Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Kemensos, Diperiksa Hari Ini
Daftar Tersangka Lain dalam Kasus Chromebook
Sebelum Nadiem, Kejagung telah menetapkan empat tersangka lain yaitu Jurist Tan (mantan Staf Khusus Mendikbudristek), Ibrahim Arief (eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek), Mulyatsyahda (eks Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek) dan Sri Wahyuningsih (eks Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek).
Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dengan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengarahkan pada penggunaan laptop dengan Chrome OS, meski kajian awal menyatakan teknologi tersebut memiliki berbagai kelemahan dan dinilai tidak cocok untuk kebutuhan pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA: KPK Panggil Rektor USU Soal Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut
Anggaran Fantastis, Dampak Besar
Proyek pengadaan Chromebook ini berlangsung pada 2020–2022 dan menelan anggaran hingga Rp9,3 triliun. Laptop tersebut rencananya akan dibagikan ke sekolah PAUD, SD, SMP, hingga SMA — termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Alih-alih memberi manfaat, proyek ini justru menyeret nama-nama besar ke dalam skandal korupsi teknologi pendidikan terbesar di Indonesia. (KSC)
