KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, resmi menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi atas pernyataannya yang sempat viral terkait profesi guru. Pernyataan itu menuai reaksi keras setelah cuplikan videonya tersebar luas di media sosial.
Dalam video yang beredar, Menag menyampaikan bahwa jika orientasi seseorang adalah mencari uang, maka lebih baik menjadi pedagang daripada guru. Potongan ini memicu kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi guru, akademisi, dan masyarakat umum.
BACA JUGA: Menag Nasaruddin Umar Minta Maaf: Tidak Ada Niat Merendahkan Guru
Padahal, menurut klarifikasi Menag, pernyataan itu disampaikan dalam konteks menekankan kemuliaan profesi guru, bukan meremehkannya. Sayangnya, video yang tersebar tidak menampilkan keseluruhan konteks pembicaraan saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan 3 Tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
“Saya menyadari bahwa potongan pernyataan saya dapat menimbulkan interpretasi berbeda dan berpotensi menyakiti perasaan para guru,” jelas Menag melalui akun Instagram resminya.
BACA JUGA: Kemenag Kabupaten Asahan Gelar Peringatan Tahun Baru Islam 1447 H, Bupati Asahan Katakan ini
Klarifikasi Menag: Guru Adalah Panggilan Mulia
Menag Nasaruddin menegaskan, maksud pernyataannya adalah untuk menekankan bahwa menjadi guru adalah panggilan jiwa yang penuh nilai spiritual dan sosial, bukan sekadar pekerjaan dengan orientasi material.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui alokasi dana Rp165 miliar untuk program PPG 2025.
“Guru adalah profesi mulia. Karena itu, menjadi guru bukan semata mencari uang, tetapi juga untuk mendapat amal jariyah,” tegas Menag dalam pidatonya yang utuh.
Komitmen Pemerintah untuk Guru
Nasaruddin Umar juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan Kementerian Agama meliputi:
- Kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS dari Rp 1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
- Peningkatan kompetensi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan, dengan total peserta mencapai 206.411 guru pada tahun 2025.
- Pengangkatan 52 ribu guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam tiga tahun terakhir.
BACA JUGA: PPID Kanwil Kemenag Sumut Serahkan Laporan Tahunan ke Komisi Informasi Sumut
Tanggapan Masyarakat dan Organisasi Guru
Meskipun Menag sudah menyampaikan permintaan maaf, banyak pihak tetap menyuarakan keprihatinan mereka. Beberapa organisasi guru menilai pernyataan tersebut tidak sensitif terhadap realitas kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan mereka yang bertugas di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (D3T).
Mereka menekankan bahwa idealisme sebagai pendidik harus dibarengi dengan penghargaan yang layak, baik secara moral maupun material.
BACA JUGA: Bupati Asahan Ikuti Tasyakuran Hari Amal Bakti ke 79 yang Digelar Kemenag RI
Tantangan dan Harapan ke Depan
Kontroversi ini menyoroti pentingnya komunikasi publik yang sensitif terhadap kondisi lapangan. Pemerintah dinilai perlu meningkatkan transparansi dalam program kesejahteraan guru, mengoptimalkan koordinasi antar-kementerian, melibatkan guru secara aktif dalam perumusan kebijakan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program insentif, tunjangan profesi, dan sertifikasi guru
Pemerintah memang telah menjalankan berbagai program, tetapi tantangan di lapangan seperti birokrasi dan keterbatasan anggaran sering kali menghambat implementasi.
BACA JUGA: Lakukan Pembinaan Kepada ASN, Wamen Agama RI Kunjungi Pemkab Asahan
Profesi Guru Harus Dihargai secara Menyeluruh
Profesi guru adalah fondasi pembangunan bangsa. Untuk itu, penghargaan terhadap guru tidak hanya cukup dalam bentuk kata-kata atau apresiasi spiritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
Permintaan maaf Menag Nasaruddin Umar adalah langkah awal yang baik, namun langkah konkret selanjutnya menjadi penentu kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah di bidang pendidikan. (KSC)
