KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) di Tanah Air.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, regulasi baru ini merupakan tonggak penting dalam penguatan ekosistem perdagangan karbon nasional.
“Sebelumnya, Perpres No. 98 Tahun 2021 hanya mengatur skema pasar karbon wajib (compliance market). Kini, Perpres 110/2025 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pasar karbon sukarela yang justru mendominasi perdagangan karbon global,” ujar Hanif dalam seminar peluncuran buku Mewujudkan High-Integrity Carbon Pricing, Rabu (15/10/2025).
BACA JUGA: Kebijakan Baru: Koperasi Kini Bisa Kelola Tambang hingga 2.500 Hektare, Ini Syarat dan Ketentuannya
Pasar Karbon Sukarela Jadi Daya Tarik Global
Menurut Hanif, selama ini Indonesia terlalu fokus pada pasar karbon wajib yang kurang menarik bagi investor internasional. Di sisi lain, pasar karbon sukarela justru berkembang pesat dan menjadi primadona di kancah global.
Untuk mendukung kualitas kredit karbon yang dihasilkan dalam skema sukarela, KLH/BPLH telah menjalin kerja sama strategis dengan lima lembaga penyusun standar karbon dunia, yakni Gold Standard, Verra, Global Carbon Council, Plan Vivo, serta penandatanganan letter of intent dengan Puro Earth.
“Kerja sama ini bertujuan menjembatani pasar karbon sukarela dengan target pengurangan emisi nasional atau NDC (Nationally Determined Contribution),” tambah Hanif.
BACA JUGA: ICJL Kritik Kebijakan Izin Tambang untuk Koperasi dan Ormas: Dinilai Berisiko Rusak Lingkungan
Perubahan Strategis dalam Regulasi Baru
Perpres 110/2025 membawa sejumlah terobosan, antara lain Kepastian hukum untuk seluruh jenis pasar karbon; sukarela, wajib (ETS), pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment), dan pajak karbon.
Selain itu terobosan lain adalah iintegrasi standar internasional dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Kemudian desentralisasi kewenangan, di mana sektor-sektor seperti ESDM, Kehutanan, dan Industri diberi wewenang menyetujui proyek karbon sesuai ruang lingkupnya.
Terobosan selanjutnya adalah peran KLH sebagai Designated National Authority (DNA), yang bertanggung jawab menjaga konsistensi dengan sistem inventarisasi emisi nasional.
BACA JUGA: Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Petani Hutan: Penopang Ekonomi dan Kelestarian Alam Sumut
Potensi Ekonomi dari Perdagangan Karbon
Regulasi ini tidak hanya berdampak positif terhadap iklim, tetapi juga membuka peluang besar bagi pendapatan negara dari sektor karbon. Pendekatan baru ini menempatkan karbon sebagai instrumen ekonomi, bukan sekadar alat lingkungan.
Dengan Perpres ini, Indonesia diharapkan mampu bersaing secara global dalam perdagangan karbon dan mempercepat pencapaian target penurunan emisi sesuai komitmen Perjanjian Paris. (KSC)
