JAKARTA | kliksumut.com – Pengamat menilai agenda solusi dua negara harus dimasukkan jika pemerintah ingin melakukan normalisasi dengan Israel. Sebab salah satu media The Jerusalem Post Selasa lalu (11/1/2022) melansir kabar menghebohkan tentang terus berjalannya upaya di balik layar untuk menormalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Surat kabar Israel itu melaporkan upaya itu berlangsung lewat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengangkat urgensi isu ketahanan pangan atau sektor pertanian.
Dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com baha berita itu muncul setelah pertengahan bulan lalu terkuak kabar bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan isu normalisasi Indonesia-Israel dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta.
Hingga kabar ini dilansir, Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo, belum bisa dimintai komentarnya. Pesan dan panggilan telepon VOA tidak dijawab.
Sementara pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai isu normalisasi dengan Israel ini merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Amerika dalam menghadapi China di Laut Cina Selatan.
Hanya saja, lanjutnya, masih ada dua tanda tanya, apakah Indonesia masih memerlukan Amerika dalam menghadapi ancaman dari China. Juga, apakah ancaman China itu memang nyata dan mengharuskan Indonesia untuk dekat dengan Amerika.
“Salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan Amerika adalah punya kedekatan dengan Israel sehingga normalisasi itu menjadi salah satu usulan dari beberapa pihak. Saya kira berkaitan dengan pentingnya Indonesia itu untuk melakukan normalisasi itu,” kata Yon.
Dari sisi ketahanan pangan, Yon mempertanyakan sejauh mana keberhasilan Israel dalam menyelesaikan tantangan ketahanan pangan ke depan.
Kemerdekaan Palestina Sedianya Senantiasa Jadi Pertimbangan Utama
Menurut Yon, berdasarakan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, normalisasi hubungan dengan Israel belum menjadi kebutuhan Indonesia. Indonesia selalu menjadikan masalah Palestina – yang belum merdeka dan berdaulat – sebagai pertimbangan untuk tidak mengakui eksistensi negara Bintang Daud tersebut.
Menurutnya pemerintah dapat menormalisasi hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagaimana amanat konstitusi. Kalau belum ada kepastian tentang isu tersebut maka butuh waktu lebih lama untuk menyamakan persepsi mengenai normalisasi.
Menurutnya, pendekatan dengan Amerika tidak bisa dijadikan satu paket dengan isu normalisasi dengan Israel karena prosesnya berbeda.
