MEDAN | kliksumut.com – Bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan dari Pemprov Sumut diharapkan dapat segera terealisasi. Hal ini mengingat masih banyaknya warga yang membutuhkan bantuan sosial terutama bahan kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Harapan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi kepada Gubsu Edy Rahmayadi ketika mengikuti Video Conference (Vidcon) Penanganan Covid-19 dan Pendistribusian Bantuan Sosial di Provinsi Sumut di Command Center Balai Kota Medan, Senin (04/05/20). Selain Pemko Medan, Vidcon diikuti seluruh kabupaten/kota se-Sumut.
Baca juga : Pemko Medan Sosialisasi Perwal Karantian, Senin Eksekusi Yang Langgar
“Hingga saat ini Pemko Medan telah menyalurkan bantuan sosial ke 196.000 kepala keluarga. Dengan adanya bantuan dari Pemprov ini kami tentu sangat bersyukur karena dapat kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Akhyar.
Didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM dan Kadis Sosial Endar Sutan Lubis, Akhyar mengaku dari data Pemko Medan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan bantuan mencapai lebih 483 ribu KK. Artinya, ada sekitar 287 ribu KK yang masih belum mendapat bantuan.
“Berdasarkan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial di Kota Medan sebanyak 128.870 KK. Nanti kekurangannya, akan kami tanggung dalam biaya refocusing anggaran penanganan Covid-19. Semoga ini dapat segera disalurkan,” harapnya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi selaku pimpinan rapat mengatakan Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar 300 M dalam rangka jaring pengamanan sosial untuk semua kabupaten/kota se-Sumut. Nantinya, penyaluran bantuan akan berpedoman pada jumlah DTKS.
Baca juga : Pemko Medan Gencar Tertibkan Masyarakat Agar Dirumah Aja, Keluar Pakai Masker
“Berdasarkan instruksi Kementrian Sosial kita berpedoman pada jumlah DTKS. Jika tidak tercover semuanya, Pemkab/Pemko di Sumut dapat menggunakan refocusing anggaran masing-masing. Ini demi kebaikan masyarakat. Maka dari itu, kepada semua kepala daerah hendaknya dapat melakukan pengawasan dan pemantauan,” pesan Gubsu. (Alian/rel)