KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, saat membacakan penjelasan Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna digelar di Aula DPRD Kabupaten Asahan, Senin (27/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, H. Irwansyah Pane, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD, para asisten, kepala perangkat daerah, staf ahli Bupati, camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.
BACA JUGA: Pemkab Tapteng Tegaskan Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran: APBD 2026 Fokus pada Belanja Pegawai
Dalam arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026, Wakil Bupati menegaskan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini bertujuan menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.
“Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rianto.
BACA JUGA: Fraksi PKS Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dan Kinerja PUD dalam RAPBD Medan 2026
Dalam menanggapi sejumlah fraksi, Rianto menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan. Pada bidang pendidikan, pembangunan ruang kelas baru dan sarana pendukung akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, termasuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat.
Pemkab Asahan juga mengupayakan pengangkatan PPPK tenaga guru untuk mengatasi kekurangan pendidik sesuai peta kebutuhan.
Di bidang kesehatan, dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pelayanan kesehatan primer secara merata.
BACA JUGA: Bupati Asahan Hadiri Rapat Paripurna DPRD untuk Penandatanganan Nota Kesepakatan APBD 2025
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi fokus, meski terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemkab Asahan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan ruas jalan strategis yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sementara di bidang ekonomi, Pemkab Asahan mendorong kegiatan pasar murah di kecamatan, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan program ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara lebih mendalam. (KSC)
REPORTER: Dinda Meyla Sari
