KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Kepala Daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (22/9/2025).
Juru Bicara Fraksi PKS, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah, perubahan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga efektivitas program Universal Health Coverage (UHC) dan kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang dinilai belum maksimal.
Dalam penyampaiannya, Ade Taufiq menyebutkan bahwa pendapatan daerah pada RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,22 triliun, menurun dibandingkan proyeksi pendapatan pada RAPBD 2025 yang mencapai Rp7,27 triliun.
“Kami mempertanyakan kajian dan pertimbangan yang mendasari penurunan pendapatan ini. Apakah ini mencerminkan lemahnya strategi optimalisasi pendapatan daerah?” kata Ade.
Fraksi PKS juga menyoroti bahwa belanja daerah dirancang sebesar Rp7,32 triliun, sehingga menciptakan selisih yang ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp105 miliar lebih.
BACA JUGA: Atlet Medan Belum Terima Tali Asih PON 2024, DPRD Desak Pemko Segera Bayar
PKS juga mencatat adanya perbedaan signifikan dalam alokasi anggaran untuk sejumlah OPD antara Nota Kesepakatan KUA-PPAS dengan Nota Keuangan RAPBD 2026.
“Tercatat 17 OPD mengalami kenaikan anggaran, sementara dua OPD justru mengalami penurunan. Kami meminta penjelasan lebih lanjut terkait dasar perubahan ini,” tegas Ade Taufiq.
Isu lainnya adalah Universal Health Coverage (UHC) Premium 2026, yang dinilai masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan. Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap layanan BPJS, khususnya di rumah sakit mitra.
Tak hanya itu, kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) dinilai belum mampu berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita belum melihat dampak nyata dari keberadaan PUD terhadap peningkatan PAD. Diperlukan strategi bisnis yang lebih agresif dan inovatif,” tambahnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Medan dalam RAPBD 2026 agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, mereka mendesak percepatan proses sertifikasi aset pemerintah, terutama tanah dan bangunan, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.
BACA JUGA: PHR Zona 1 Kumpulkan 780 Kantong Darah di Hari PMI Nasional 2025: Bukti Nyata Kepedulian Sosial
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. APBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan ekstrem, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kami berharap pengelolaan APBD 2026 dapat dilakukan lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh warga Kota Medan,” pungkas Ade Taufiq. (KSC)
