KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), dan sekitarnya. Dalam fase awal tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengutamakan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kecepatan menjadi faktor utama dalam penanganan bencana. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat guna memastikan proses penanganan berjalan efektif.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang digelar secara hybrid pada Kamis (2/4/2026).
Dalam upaya mendukung percepatan penanganan, pemerintah memastikan ketersediaan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung operasional di lapangan.
Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan. Langkah ini mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” tambah Pratikno.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan. Edukasi kebencanaan pun diharapkan dapat diperluas melalui berbagai kanal, seperti sekolah, pemerintah desa, hingga institusi keagamaan.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, mengungkapkan bahwa Presiden telah menerima laporan sejak pagi hari dan langsung menginstruksikan percepatan penanganan darurat di wilayah terdampak.
“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami BNPB, BMKG, dan Basarnas di bawah koordinasi Bapak Menko PMK untuk langsung membantu masyarakat terdampak. Hari ini juga kami sudah harus berangkat ke daerah bencana,” ujarnya.
BNPB juga menginstruksikan seluruh unsur di daerah—mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga—untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di setiap kabupaten/kota terdampak. Posko ini diharapkan dapat memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik makanan, pakaian, dan air bersih terpenuhi.
BACA JUGA: 65 ASN Kementerian Agama Ikuti Tes Kesehatan Latsarmil Komcad
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan, termasuk rumah warga, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Pembentukan tim assessment menjadi langkah penting agar data yang terkumpul semakin akurat dan komprehensif.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, Sekretaris Daerah Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir, serta para kepala daerah di wilayah terdampak.
Pemerintah mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bahu-membahu dalam penanganan awal bencana ini. (KSC)
TIM REDAKSI
