KLIKSUMUT.COM | SIJUNJUNG – Momentum Hari Jadi ke-77 Kabupaten Sijunjung menjadi panggung penting penguatan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam Sidang Istimewa DPRD di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Rabu (18/2/2026), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengapresiasi pola pembangunan partisipatif yang diterapkan pemerintah daerah bersama DPRD.
Menurut Menteri PPPA, pendekatan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat Nagari (Desa) telah menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
Model pembangunan yang dikembangkan Kabupaten Sijunjung melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Sistem ini memastikan setiap kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas publik.
Pola tersebut dinilai selaras dengan program kolaborasi lintas sektor yang dicanangkan Presiden, melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Pembangunan yang partisipatif menjadi ruh dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Komitmen pimpinan dan anggota DPRD melalui fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan terbukti memberikan dampak nyata,” ujar Arifah Fauzi.
Keunikan lainnya, pembangunan partisipatif di Sijunjung juga mengedepankan kearifan lokal dengan melibatkan peran “Bundo Kanduang”, yang menekankan kontribusi aktif perempuan dalam proses pembangunan.
Di balik berbagai capaian, Menteri PPPA mengingatkan bahwa tantangan perlindungan perempuan dan anak masih sangat besar. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk paling dominan dan banyak terjadi di ranah rumah tangga.
Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan satu dari dua anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan.
“Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya persoalan kesehatan mental masyarakat. Dari 10 juta warga yang mengikuti cek kesehatan gratis, teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan mental,” ungkapnya.
Ia menambahkan, faktor ekonomi, lemahnya pola asuh keluarga, penggunaan media sosial yang tidak bijak—yang dalam 90 persen kasus berawal dari interaksi digital—lingkungan sosial, hingga pernikahan usia anak menjadi pemicu utama tingginya angka kekerasan.
Salah satu capaian strategis Kabupaten Sijunjung adalah penguatan layanan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Daerah ini tercatat sebagai yang pertama di Sumatera Barat membentuk UPTD PPA.
Tak hanya itu, Sijunjung juga aktif mendukung gerakan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) serta mendorong partisipasi Forum Anak Daerah.
Atas komitmen tersebut, Kabupaten Sijunjung meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023, sekaligus memperoleh dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perlindungan perempuan dan anak.
Menteri PPPA menegaskan bahwa penguatan anggaran tersebut merupakan bentuk afirmasi atas kualitas layanan yang telah berjalan.
Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rengga Wana Putra, berharap Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung, tetap menjadi prioritas dalam alokasi DAK fisik maupun non-fisik dari pemerintah pusat, terutama Kementerian PPPA.
“Kami berharap dukungan afirmatif dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut, sehingga berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan serta penguatan perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal di Kabupaten Sijunjung. Sinergi solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci pembangunan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan perempuan dan anak mencakup hampir 65 persen populasi Indonesia—49,5 persen perempuan dan 28,9 persen anak—Menteri PPPA menegaskan bahwa masa depan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas perlindungan dan pemberdayaan mereka hari ini.
Momentum Hari Jadi ke-77 Kabupaten Sijunjung pun menjadi pengingat bahwa pembangunan inklusif dan partisipatif bukan sekadar konsep, melainkan strategi nyata untuk menciptakan generasi masa depan yang aman, berdaya, dan sejahtera. (KSC)
TIM REDAKSI
