KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan pascabanjir yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah memastikan 100 persen siswa madrasah di daerah terdampak tetap memperoleh layanan pembelajaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam Rapat Koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
“Komitmen kita jelas, pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Berdasarkan data per 11 Februari 2026, kami pastikan 100 persen siswa madrasah tetap belajar. Sebanyak 90,5 persen siswa sudah belajar normal di madrasah asal, sementara sisanya melalui sistem shift maupun di tenda darurat dan menumpang,” ujar Menag.
Dalam paparannya, Menag merinci capaian signifikan pemulihan fasilitas pendidikan keagamaan. Dari total 773 madrasah terdampak banjir di Sumatera, sebanyak 651 unit atau 84 persen telah kembali beroperasi secara normal.
Sementara itu, pada sektor pondok pesantren, dari 1.173 pesantren yang terdampak, sebanyak 883 pesantren atau 75 persen sudah kembali beraktivitas.
BACA JUGA: Menag Pesan Mubaligh dan Imam Tarawih Jaga Kesehatan dan Metode Dakwah Selama Ramadan 2026
“Pemulihan aspek spiritual juga menjadi prioritas. Kami melaporkan bahwa 97 persen rumah ibadah, atau sebanyak 1.553 unit dari total 1.593 rumah ibadah terdampak, kini telah difungsikan kembali oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurut Menag, percepatan pemulihan ini tidak lepas dari kerja keras tim relawan Kementerian Agama di lapangan yang melakukan mobilisasi manajemen bencana secara responsif. Mulai dari pembangunan ruang kelas darurat, penerapan sistem pembelajaran shift, hingga pemberian bantuan langsung kepada pengelola rumah ibadah.
Untuk mempercepat proses rekonstruksi menyeluruh, Kementerian Agama mengusulkan dukungan anggaran melalui instrumen Rincian Output (RO) Khusus Direktif Presiden sebesar Rp702,98 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM).
Anggaran tersebut akan difokuskan pada: rehabilitasi gedung madrasah yang mengalami kerusakan sedang dan berat, perbaikan serta pembangunan kembali pesantren terdampak, rekonstruksi rumah ibadah dan relokasi fasilitas pendidikan dan keagamaan di titik rawan bencana
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui Direktif Presiden ini benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga jantung kehidupan sosial dan pendidikan di Sumatera kembali berdenyut normal,” tegasnya.
BACA JUGA: Kemenag Luncurkan Gerakan Bersama Bersih-Bersih Masjid Serentak di Seluruh Indonesia
Langkah cepat pemerintah ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor pendidikan keagamaan tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah situasi darurat. Pemerintah memastikan tidak ada anak madrasah yang kehilangan hak belajar akibat bencana alam.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Satgas DPR RI serta pimpinan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Dengan capaian 100 persen layanan pembelajaran bagi siswa madrasah terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pendidikan dan kehidupan spiritual masyarakat menjadi fondasi utama kebangkitan pascabencana. (KSC)
TIM REDAKSI
