KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan adanya keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membantu perusahaan-perusahaan yang diduga menghindari atau mengemplang kewajiban pajak.
Purbaya menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pegawai pajak yang terbukti bermain dengan wajib pajak. Ia bahkan menyatakan siap memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap pegawai yang terbukti terlibat.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Menurut Purbaya, indikasi permainan orang dalam salah satunya terlihat dari adanya perusahaan baja yang disebut telah beroperasi selama puluhan tahun, tetapi tidak tersentuh pemeriksaan pajak secara memadai.
“Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan berarti ada yang main memang,” ujar Purbaya.
Menkeu Siap Pecat Pegawai yang Terbukti Bermain
Purbaya mengatakan dugaan keterlibatan oknum pegawai pajak menjadi perhatian serius pemerintah. Jika pemeriksaan dan penelusuran menemukan adanya pelanggaran, pegawai yang terlibat akan diberikan tindakan tegas.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
Purbaya menilai kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya didorong melalui kebijakan dan pengawasan sistem. Integritas aparat pajak juga menjadi faktor penting agar tidak terjadi praktik yang merugikan negara.
Perusahaan Nakal Tak Boleh Lolos dari Pengawasan
Keberadaan perusahaan yang mampu menjalankan aktivitas bisnis selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi dalam pengawasan perpajakan, menurut Purbaya, menjadi tanda adanya persoalan yang harus dibenahi.
Jika dugaan permainan tersebut terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga kemungkinan adanya oknum internal yang membantu perusahaan lolos dari kewajiban tersebut.
Pemerintah pun dituntut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan penerimaan pajak tidak bocor akibat praktik kolusi antara wajib pajak dan aparat.
BACA JUGA: Kemenpora RI Masuk 5 Besar Kementerian Berkinerja Terbaik Versi Cyrus Network April 2026
Pengawasan Pajak Jadi Sorotan
Pernyataan Purbaya kembali menyoroti pentingnya reformasi dan pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Penindakan terhadap pegawai yang terbukti membantu wajib pajak menghindari kewajiban pajak dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan sistem perpajakan berjalan secara adil.
Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi terhadap pegawai maupun perusahaan harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Purbaya sendiri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara tersebut berlangsung. (KSC)
