KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengembangan Program ASN Berintegritas, sebuah inisiatif pembelajaran digital yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai langkah KPK sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas ASN.
“Inisiatif KPK dalam mengembangkan Program ASN Berintegritas patut diapresiasi sebagai salah satu upaya memperkuat budaya integritas ASN melalui pendekatan pembelajaran digital yang menjangkau ASN secara luas,” ujar Rini saat menerima Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Program ASN Berintegritas dikembangkan sebagai bagian dari penguatan budaya kerja pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui platform pembelajaran digital, KPK menetapkan sembilan nilai utama antikorupsi yang wajib diinternalisasi oleh setiap ASN, yaitu:
- Jujur
- Peduli
- Mandiri
- Disiplin
- Tanggung jawab
- Kerja keras
- Sederhana
- Berani
- Adil
Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk karakter ASN yang bekerja sesuai aturan, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta menolak segala bentuk praktik korupsi.
Selain itu, program ini juga mendukung penguatan nilai dasar ASN BerAKHLAK yang saat ini menjadi fondasi budaya kerja birokrasi nasional.
Menteri Rini menilai pendekatan digital menjadi langkah strategis mengingat jumlah ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 6,7 juta orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 79 persen merupakan ASN yang bertugas di pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien.
Menurutnya, transformasi digital dalam pengembangan kompetensi ASN menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan integritas tanpa terbatas oleh lokasi geografis.
“Pendekatan pembelajaran digital menjadi salah satu opsi untuk memperluas jangkauan pengembangan kompetensi ASN secara lebih efektif,” katanya.
Program ASN Berintegritas juga dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, khususnya pada bidang Public Integrity and Anti-Corruption (PIAC).
Pemerintah menilai peningkatan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan menerapkan nilai integritas merupakan salah satu indikator penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Khususnya terkait pengembangan kapasitas dan pendidikan integritas bagi aparatur publik,” jelas Menteri Rini.
Meski mendapat dukungan luas, implementasi program ini masih memerlukan pembahasan lanjutan terkait skema pelaksanaan nasional.
Menurut Menteri PANRB, program berskala nasional tersebut membutuhkan kesiapan sistem digital, mekanisme monitoring yang terukur, serta pengelolaan data peserta yang terintegrasi.
Pemerintah juga akan membahas kemungkinan integrasi program ke dalam platform InaGOV bersama Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.
“Program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen pendukung dalam upaya membangun ASN yang berintegritas dan adaptif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan,” tegas Rini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa ASN merupakan garda terdepan dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Karena itu, KPK tidak hanya fokus pada pembelajaran formal, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya antikorupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Menurutnya, nilai kejujuran dan integritas harus dibangun sejak rumah tangga agar menjadi bagian dari karakter ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
BACA JUGA: Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri
“Harapannya tentu perilaku antikorupsi. KPK mendorong gerakan antikorupsi berbasis nilai keluarga, membentuk budaya jujur yang dimulai dari lingkungan rumah tangga ASN,” ujar Setyo.
Program ASN Berintegritas menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dan KPK dalam memperkuat reformasi birokrasi serta menciptakan aparatur negara yang profesional, transparan, dan bebas korupsi.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, program ini diharapkan mampu menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (KSC)
TIM REDAKSI
