KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Fokus penyelidikan kini meluas hingga proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) yang menjadi salah satu program unggulan daerah tersebut.
Pendalaman ini dilakukan setelah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya.
“Tidak hanya soal Museum Reog saja, setiap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ponorogo tentunya sekaligus akan kami dalami terkait hal-hal tersebut, penyimpangannya,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025) dini hari.
Asep menegaskan, penyidikan terhadap proyek MRMP akan berjalan paralel dengan tiga klaster kasus korupsi lain yang lebih dahulu terbongkar di Ponorogo.
Selain Sugiri Sancoko, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni: Agus Pramono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan Sucipto, rekanan proyek di RSUD Ponorogo.
Keempatnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam (7/11/2025). Mereka langsung ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak Sabtu (8/11/2025) hingga 27 November 2025, di Rutan Cabang Merah Putih KPK.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Sugiri, Agus, Yunus, dan Sucipto,” ujar Asep.
Dalam penyidikan awal, KPK menduga Sugiri dan Yunus menerima suap terkait pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Sementara Agus dan Sucipto diduga terlibat dalam pengaturan proyek dan pengadaan barang/jasa, termasuk di RSUD dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan/atau Pasal 13 UU Tipikor, sesuai perannya masing-masing.
Proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) yang menelan anggaran besar menjadi perhatian khusus penyidik. KPK akan memeriksa proses tender, pelaksanaan proyek, serta potensi penyimpangan anggaran.
Asep menegaskan, lembaganya berkomitmen untuk mengungkap seluruh praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Larang Hukuman Fisik di Sekolah, Ganti dengan Hukuman yang Mendidik
“Setiap rupiah anggaran publik harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kami tidak akan berhenti sampai tuntas,” ujarnya.
KPK juga mengajak masyarakat Ponorogo untuk aktif memberikan informasi terkait proyek pemerintah yang diduga bermasalah. Partisipasi publik dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Dengan penyidikan yang terus berkembang, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi daerah terbesar di Jawa Timur tahun 2025, mengingat keterlibatan pejabat tinggi daerah dan nilai proyek yang signifikan. (KSC)
TIM REDAKSI
