Ketum MUI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Tangani Kasus Ijazah Palsu Jokowi: “Sudah Tepat dan Jadi Pelajaran”

Ketum MUI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Tangani Kasus Ijazah Palsu Jokowi: “Sudah Tepat dan Jadi Pelajaran”
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menilai langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat. Ia menyebut tindakan tegas aparat menjadi pelajaran penting agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan.

“Sudah tepat supaya menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat justru untuk caci maki,” ujar Anwar Iskandar kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, Anwar juga menyampaikan doa terbaik untuk Presiden Jokowi.

“Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan lahir dan batin,” tambahnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Polda Metro Jaya Tetapkan Delapan Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Ir H Joko Widodo,” kata Irjen Asep dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Irjen Asep menjelaskan, proses penetapan tersangka dilakukan melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan unsur internal dan eksternal kepolisian.

Bacaan Lainnya

Kasus ini terbagi menjadi dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari lima orang tersangka, yakni ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pencemaran nama baik dan fitnah hingga penyebaran dokumen elektronik yang bersifat menghasut.

Mereka dijerat dengan: Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP, serta Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Sementara itu, klaster kedua terdiri dari tiga tersangka yakni RS, RHS, dan TT, yang juga dikenai pasal berlapis. Pasal yang digunakan mencakup Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 32, 35, dan 27A UU ITE dengan ancaman pidana tambahan terkait manipulasi data elektronik.

BACA JUGA: Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Kembali Disorot, Pengamat Desak Usut Tuntas Hingga Pemakzulan Gibran

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyinggung isu sensitif terkait ijazah Presiden Jokowi yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak pihak menilai, penyebaran informasi palsu (hoaks) semacam ini dapat merusak reputasi individu dan menyesatkan masyarakat.

Ketum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum.

“Kebebasan itu penting, tapi jangan digunakan untuk menyebar fitnah. Kita semua harus belajar dari kasus ini,” tegasnya. (KSC)

Tim Redaksi

Pos terkait