KLIKSUMUT.COM | NABIRE – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat fondasi penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui Workshop I yang digelar di Nabire, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahap krusial untuk memastikan dokumen operasional tingkat provinsi tersusun realistis, terukur, serta sesuai karakteristik wilayah Papua Tengah.
Workshop ini menandai komitmen bersama dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030, yakni upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) agar mencapai kondisi serapan bersih pada 2030.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Workshop I ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan panduan secara terstruktur serta contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan Renja Subnas harus mampu menjawab tantangan pengelolaan hutan di Papua Tengah sekaligus mengoptimalkan potensi daerah dalam mendukung target nasional.
Papua Tengah memiliki kawasan hutan seluas 5,7 juta hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar 3,6 juta hektare masuk dalam arahan aksi mitigasi, dengan sebagian besar berada pada kategori perlindungan High Conservation Value (RO 11).
BACA JUGA: Menteri Agama Titipkan Harapan Ramadan Bawa Kebaikan bagi PNM
Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi Papua Tengah dalam menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam agenda penurunan emisi global.
Besarnya tutupan hutan ini menjadi modal utama dalam strategi perlindungan hutan alam tersisa, rehabilitasi lahan terdegradasi, serta penguatan tata kelola kehutanan berbasis masyarakat.
Dalam sesi pembahasan, peserta workshop turut menyoroti dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Usulan awal pembentukan 10 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disesuaikan menjadi 3 unit pengelolaan, mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan Renja Subnas agar tetap realistis dan implementatif tanpa mengurangi efektivitas pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan.
Tenaga Ahli Penyusunan Renja Subnas FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah, Mujetahid, memaparkan arah spasial FOLU Net Sink 2030 sebagai dasar penentuan prioritas aksi di wilayah ini. Sementara itu, Tenaga Ahli Paulus Mandibondibo menjelaskan kerangka penyusunan Renja Subnas agar sistematis, terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional.
Pembahasan forum mengerucut pada sejumlah prioritas utama, di antaranya: Perlindungan hutan alam yang tersisa, Regenerasi dan rehabilitasi hutan terdegradasi, Penguatan skema perhutanan sosial dan hutan adat dan Optimalisasi sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV)
Perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat diposisikan sebagai strategi kunci dalam pelaksanaan aksi mitigasi berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat kesejahteraan lokal.
Sebagai penutup, forum menekankan pentingnya penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Langkah ini menjadi fondasi penguatan perencanaan daerah sekaligus memastikan kontribusi nyata Papua Tengah dalam agenda penurunan emisi nasional.
Dengan potensi hutan yang luas dan komitmen lintas sektor yang semakin kuat, Papua Tengah diproyeksikan menjadi salah satu daerah strategis dalam mendukung keberhasilan FOLU Net Sink 2030 menuju Indonesia rendah emisi. (KSC)
TIM REDAKSI
