KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kasus dugaan penjualan tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN-1 terus memanas. Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi dalam transaksi ini mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Publik menekankan agar penyidikan tidak berhenti pada aspek pelanggaran karena PTPN-1 tidak menyerahkan 20% dari luas tanah HGU yang diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kepada negara, namun diharapkan lebih meluas dan menyeluruh.
Direktur Masyarakat Transparansi dan Akuntabilitas (MATA) Pelayanan Publik, Abyadi Siregar, menegaskan penyidikan harus diperluas hingga menyentuh dugaan pelanggaran dalam proses perubahan status lahan dan peralihan kepemilikan dari PTPN ke PT Ciputra.
BACA JUGA: Aktivis 98 Bram Manurung Dukung Kejagung Bongkar Korupsi eks HGU PTPN 2
“Ada banyak potensi pelanggaran hukum dalam perubahan HGU PTPN-1 menjadi HGB, terutama dalam pengalihan hak kepemilikan ke PT Ciputra. Kejagung tidak boleh berhenti di permukaan,” ujar Abyadi kepada kliksumut.com, Senin (27/10/2025).
Abyadi juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini, termasuk kepala daerah, kepala kantor pertanahan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
“Yang terlibat dalam proses ini jelas diatur dalam regulasi. Karena itu, Kejagung juga harus memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir terkait penjualan tanah HGU PTPN-1,” tegas mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013–2023 ini.
Menurut Abyadi, penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar melakukan ‘bersih-bersih’ BUMN dari praktik korupsi.
Kasus ini mencuat setelah Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut melakukan penahanan Kepala BPN Sumut dan Deliserdang serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) terkait dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset PTPN-1 Regional I.
Kejati Sumut juga telah melakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Geledah Kajati Sumut Nomor 08/L.2/Fd.2/08/2025 dan Surat Penetapan PN Medan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Mdn.
Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, menyebutkan bahwa dari hasil penggeledahan sementara, terdapat indikasi kuat tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum dalam pengalihan HGU menjadi HGB.
“PT NDP tidak memenuhi kewajiban menyerahkan 20% lahan kepada negara sebelum mengubah HGU menjadi HGB, sehingga melanggar Pasal 165 Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2021,” jelas Husairi.
BACA JUGA: Aktivis Sumut Soroti Dugaan Pelanggaran Mega Proyek Properti di Lahan HGU PTPN
Selain itu, PT DMKR juga diduga terlibat dalam penjualan dan pemasaran proyek perumahan CitraLand Helvetia, CitraLand Sampali, dan CitraLand Tanjung Morawa yang terkait langsung dengan lahan tersebut.
Abyadi menilai, keberanian Kejagung membongkar tuntas kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di tubuh BUMN.
“Kalau Kejagung punya political will, kasus ini bisa terbongkar habis. Ini momentum bagi pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Abyadi. (KSC)








