Ribuan Ruko dan Hunian Mewah Dibangun di Atas Lahan Negara, Diduga Langgar Regulasi ATR/BPN
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sejumlah aktivis di Sumatera Utara kembali menyoroti mega proyek properti yang dibangun di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada proyek pembangunan ribuan unit rumah toko (ruko) dan hunian mewah di kawasan yang dikenal sebagai lahan BUMN sektor perkebunan.
Keraguan publik mencuat setelah Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Sumut Saharuddin, dan Walikota LIRA Tebingtinggi Ratama Saragih, mempelajari regulasi terbaru dari Kementerian ATR/BPN. Ketiganya menduga kuat adanya pelanggaran serius dalam konversi status tanah HGU ke Hak Guna Bangunan (HGB) oleh pengembang proyek Jewel Garden Cemara.
BACA JUGA: Ungkap Skandal PTPN, Aktivis Sumut Desak Komisi VI DPR RI Turun Tangan: Lahan HGU Jadi Perumahan Mewah!
Proyek Properti Bernilai Miliaran Diduga Tak Sesuai Aturan
Menurut keterangan Tim Pemasaran Jewel Garden Cemara, HGB ruko di Komplek Jewel Infinity Jalan Haji Anif diterbitkan atas nama sebuah Perseroan Terbatas (PT), bukan atas nama pembeli. Namun, pihak pengembang tidak menjelaskan secara gamblang PT mana yang dimaksud—apakah PTPN selaku pemilik HGU, anak usahanya PT Nusa Dua Propertindo (NDP), atau pihak ketiga seperti PT Ciputra Development Tbk.
Yang lebih mengkhawatirkan, pihak pemasaran justru mengklaim bahwa pembeli dapat meningkatkan status SHGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui notaris, asalkan bersedia menanggung semua biaya proses. Klaim ini memantik reaksi keras para aktivis yang menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan regulasi.
Aktivis Sumut Soroti Dugaan Pelanggaran Mega Proyek Properti di Lahan HGU PTPN
Mengacu pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, Abyadi Siregar menegaskan bahwa perubahan HGU ke HGB harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, lahan tersebut harus digunakan untuk mendirikan bangunan penunjang kegiatan usaha—dalam hal ini, usaha perkebunan milik PTPN. Kedua, perubahan tersebut harus sesuai dengan revisi Rencana Tata Ruang (RTR), dengan kewajiban menyerahkan minimal 20% dari luas lahan kepada negara.
“Yang terjadi justru pembangunan ribuan ruko dan hunian mewah. Ini bukan kegiatan penunjang perkebunan. Kami menduga kuat ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan indikasi kuat keterlibatan mafia tanah,” ujar Saharuddin dengan nada tegas.
Desakan pada Penegak Hukum dan KPK
Aktivis LIRA Tebingtinggi, Ratama Saragih, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut proyek ini. Ia menyoroti kemungkinan belum adanya revisi RTR pada wilayah yang dibangun, serta belum jelasnya lokasi lahan 20% yang wajib diserahkan ke negara. “Apakah tanah itu sudah diserahkan? Di mana lokasinya? Untuk apa tanah itu digunakan sekarang?” tanyanya.
Saharuddin menambahkan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi kuat merugikan keuangan negara dan melanggar hukum pertanahan,” ujarnya.
BACA JUGA: Proyek Properti di Lahan HGU PTPN-II Disorot: KPK dan Ombudsman RI Diminta Usut Dugaan Korupsi dan Maladministrasi
Transparansi Diperlukan, Penyelidikan Mendesak
Kasus pembangunan properti di atas lahan HGU PTPN ini membuka tabir kerumitan dalam tata kelola lahan negara dan potensi penyalahgunaan regulasi. Para aktivis mendesak agar pemerintah, khususnya ATR/BPN, Pemkab Deliserdang, dan KPK, segera menyelidiki legalitas proyek tersebut secara menyeluruh.
Dengan nilai properti yang ditawarkan mencapai Rp 4,5 miliar per unit, publik layak mendapatkan penjelasan dan kepastian hukum atas pemanfaatan lahan yang seharusnya menjadi aset strategis negara. (KSC)
