KPA mengecam keras agar pelaksanaan pilkada tetap dilakukan pada tahun 2022. Jangan yang sudah ada dihilangkan, yang belum ada juga masih banyak yang belum selesai. Maka jangan buat kami eks GAM jenuh menanti perjajian itu, malah satu persatu perjanjian itu diabaikan.
Menurutnya, ini sudah menjadi hal – hal berulang kali pemerintah pusat melakukan pengkhianatan perjanjian MoU Helsinki tersebut.
Baca juga: Dinas PK Aceh Utara Resmi Tempati Bekas Gedung Pengadilan di Lhoksukon
“Kita berharap kepada semua elemen yang ada di Aceh untuk mempertahankan kekhususan Aceh, karena kekhususan Aceh ini milik kita bersama bukan milik kelompok, dan ini marwah Aceh, dan semua elemen yang ada di Aceh wajib mempertahankan kekhususan yang sudah lahir di aceh dengan pengorbanan yang sangat besar seluruh rakyat aceh,” ujar M Jhony.
“Maka kita semua harus bersatu melawan pihak – pihak yang ingin menghilangkan kekhususan Aceh,” tambah M Jhony. (Syahrul)
