KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali angkat bicara soal isu ijazah palsu dan pemakzulan yang menyeret nama putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menyebut ada dugaan kuat bahwa isu tersebut bukan muncul secara spontan, melainkan merupakan bagian dari agenda politik besar yang didalangi oleh sosok berpengaruh.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berada di Solo, Jumat (25/7/2025). Ia mengaku telah mencium adanya gerakan sistematis dan terstruktur untuk menjatuhkan reputasinya serta mengganggu stabilitas politik nasional.
BACA JUGA: Roy Suryo & TPUA Hadiri Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Bareskrim: Klaim 99,9% Tidak Asli
“Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut bahwa aktor-aktor yang mengangkat isu tersebut tidak bergerak sendiri. Ia secara khusus menyinggung keterlibatan mantan Menpora, Roy Suryo, yang dikenal vokal dalam menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun, Jokowi menegaskan bahwa ada sosok yang lebih besar di baliknya.
“Artinya memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” ungkapnya.
Meski demikian, saat ditanya siapa tokoh besar yang ia maksud, Jokowi memilih untuk tidak menyebut nama. Ia hanya mengatakan bahwa masyarakat luas sudah mengetahui siapa pihak yang dimaksud.
“Ya semua sudah tahu lah,” jawab Jokowi singkat.
Isu Lama yang Kembali Mencuat
Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali ramai dibicarakan sejak beberapa bulan lalu setelah diangkat oleh sejumlah pihak melalui media sosial dan forum publik. Tidak hanya itu, isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu sejak ia resmi dilantik sebagai Wapres.
Sejumlah pengamat menilai isu ini sarat muatan politik, terutama menjelang tahun-tahun krusial dalam peta kekuasaan nasional. Jokowi sendiri mengaku tidak terkejut dengan serangan politik yang terus mengarah padanya dan keluarganya.
“Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” ujar Jokowi dalam pernyataan sebelumnya pada Senin (14/6/2025).
Dinilai Sebagai Upaya Menekan Jokowi dan Gibran
Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hendrawan Soetanto, menilai pernyataan Jokowi merupakan sinyal bahwa eskalasi politik ke depan akan semakin memanas. Ia menyebut isu pemakzulan Gibran dan ijazah palsu bisa menjadi alat tawar politik terhadap kekuasaan Jokowi yang masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan.
“Jokowi menyadari bahwa ada kekuatan besar yang ingin menekan atau bahkan mendiskreditkan pengaruhnya. Pernyataannya di Solo merupakan bentuk peringatan bahwa ia tahu siapa yang bermain,” kata Hendrawan.
Sementara itu, kubu Roy Suryo dan para pengkritik belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan Presiden Jokowi. Namun, sebelumnya Roy sempat menyatakan bahwa pengungkapan dugaan ijazah palsu adalah bagian dari upaya penegakan transparansi dan akuntabilitas.
BACA JUGA: Jokowi Resmikan Stadion Utama Sumatera Utara, Peringatkan Pentingnya Perawatan Fasilitas Olahraga
Masyarakat Diminta Cerdas Menilai
Dalam menghadapi situasi ini, berbagai kalangan menyerukan kepada masyarakat agar tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi. Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Prof. Siti Rahmah, mengimbau agar publik tidak terseret dalam pusaran politik praktis yang justru memperkeruh situasi nasional.
“Jika ada bukti, tempuh jalur hukum. Jangan jadikan isu ini sebagai komoditas politik. Masyarakat juga harus cerdas menilai,” ujarnya.
Pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung keterlibatan “orang besar” dalam isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran menambah panas suhu politik nasional. Sinyal adanya agenda tersembunyi semakin menguat, meski belum ada kejelasan siapa tokoh besar yang dimaksud. Dalam situasi seperti ini, transparansi, fakta hukum, dan kesadaran publik menjadi kunci untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan rasional. (KSC)
