KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan langkah strategis dan mendesak demi menjamin masa depan Aceh. Hal ini disampaikan dalam acara ramah tamah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (21/10/2025) malam.
Acara tersebut turut dihadiri oleh anggota Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, pimpinan dan anggota Baleg DPR Aceh, bupati/wali kota, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan SKPA dan kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
“Revisi UUPA adalah mimpi besar seluruh rakyat Aceh. Ini penting untuk menjamin keberlanjutan Dana Otsus, penguatan kewenangan daerah, dan pembagian hasil sumber daya alam,” ujar pria yang akrab disapa Mualem Mualem ini.
BACA JUGA: Gubernur Mualem Apresiasi Kekompakan dengan Legislatif Pada Pembahasan Revisi UUPA
Revisi UUPA dan Dana Otsus Jadi Prioritas
Menurut Mualem, keberadaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) selama ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap proses revisi UUPA dapat selesai pada tahun 2025.
“Kami sangat berharap dukungan penuh dari Baleg DPR RI agar penguatan dan perpanjangan Dana Otsus dapat segera terwujud,” tambah Mualem.
Baleg DPR RI: Revisi UUPA untuk Perkuat Kekhususan Aceh
Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa revisi UUPA bukan untuk mengurangi kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya sesuai perkembangan hukum nasional.
“Semangat MoU Helsinki tetap menjadi dasar utama. Yang kami lakukan hanya penyesuaian frasa hukum, bukan perubahan substansi,” jelas Bob Hasan.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi agar UU yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat Aceh.
Potensi Energi dan Proyek Strategis untuk Aceh
Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengangkat potensi besar sektor energi Aceh, termasuk temuan cadangan gas di wilayah Andaman oleh Mubadala Energy. Menurutnya, sumber daya tersebut dapat menjadi kebanggaan dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Ia juga menyampaikan kabar baik dari pemerintah pusat terkait pembangunan Terowongan Geurutee, yang telah mendapat respons positif dari Bappenas. Proyek ini dinilai sangat vital dalam memperlancar arus logistik di jalur barat-selatan Aceh.
“Jika ada mobil tangki CPO mogok di Geurutee, seluruh jalur bisa lumpuh. Alhamdulillah, proyek ini sudah disetujui demi keselamatan dan kemakmuran masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Minta Revisi UUPA Sesuai Semangat dan Subtansi MoU Helsinki
Pemerintah Aceh Tertibkan Tambang Liar dan Penggunaan Merkuri
Mualem turut menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri. Ia menyebut dampaknya sudah merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk menyebabkan kelahiran anak-anak cacat.
Sebagai respons, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan instruksi gubernur untuk menertibkan perizinan dan mendorong pengelolaan tambang rakyat secara legal melalui koperasi. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
