KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyuarakan dukungan penuh terhadap investigasi kasus dugaan pengoplosan beras yang melibatkan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, yakni FS. Kasus ini mencuat karena BUMD tersebut diduga mencampur beras premium dengan beras biasa dan menjualnya kembali sebagai beras premium, serta menjual produk dengan takaran yang tidak sesuai kemasan.
“Ini permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait,” tegas Francine kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Senin (14/7/2025).
BACA JUGA: Satgas Pangan Usut Kecurangan Beras, 7 Perusahaan Besar Dipanggil, Potensi Kerugian Capai Rp99 Triliun
Francine Dukung Investigasi dari Bareskrim hingga KPKP DKI
Francine menyatakan apresiasi terhadap Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mengungkap kasus ini. Ia juga mendukung langkah Bareskrim Polri serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang sedang menyelidiki dugaan pelanggaran serius oleh BUMD tersebut.
Menurut temuan Kementan, FS termasuk dalam 212 dari 268 merek beras di Indonesia yang melanggar standar mutu, berat bersih, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik curang ini menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99 triliun setiap tahun.
BUMD Seharusnya Menjadi Pelayan Publik, Bukan Merugikan Konsumen
Francine menilai bahwa jika dugaan pengoplosan terbukti benar, maka BUMD FS telah mencederai kepercayaan masyarakat. Warga Jakarta yang membeli beras premium dengan harga tinggi justru mendapatkan beras oplosan berkualitas rendah.
“Alih-alih memperoleh barang sesuai dengan harganya, pembeli malah mendapatkan beras oplosan yang berkualitas rendah. Ini tentu sangat merugikan,” kata Francine.
Dorong Transparansi dan Tindakan Tegas dari Pemprov DKI
Sebagai bagian dari DPRD yang membidangi urusan perekonomian dan BUMD, Francine mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak tegas. Menurutnya, pengoplosan ini bukan hanya bentuk penipuan terhadap konsumen, tetapi juga mencerminkan adanya masalah tata kelola di internal BUMD.
“Langkah-langkah investigasi ini sangat penting untuk mendorong praktik usaha yang baik dan menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap keluhan masyarakat,” tegas Francine.
BACA JUGA: Heboh Beras Oplosan! 212 Merek Terbukti Menipu, Negara Rugi Rp 99 Triliun per Tahun
Kasus Beras Oplosan Jadi Alarm Bagi Pengawasan Usaha Pangan
Kasus yang menimpa BUMD FS menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas pangan, terutama beras sebagai bahan pokok utama masyarakat. Francine berharap ke depan tidak ada lagi pelanggaran yang merugikan rakyat.
Dengan dukungan dari berbagai lembaga seperti Kementan, Bareskrim, dan KPKP DKI Jakarta, Francine optimis kasus ini dapat segera dituntaskan dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal. (KSC)
