KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH & Ketua STIH PTM se-Indonesia) se-Indonesia mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Direktur KontraS, Andrie Yunus. Forum ini menilai insiden tersebut sebagai serangan serius terhadap pembela hak asasi manusia sekaligus ancaman nyata bagi negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
Ketua Fordek FH & Ketua STIH PTM se-Indonesia, Dr. Faisal, SH., M.Hum, menyampaikan bahwa insiden ini tidak dapat diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa. Ia menegaskan terdapat indikasi kuat bahwa pelaku melancarkan serangan ini berkaitan dengan aktivitas advokasi korban.
“Ini bukan sekadar penganiayaan, tetapi dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan berencana yang menyasar pembela HAM. Ada pesan teror yang ingin disampaikan untuk menciptakan efek gentar bagi masyarakat sipil,” ujar Faisal melalui keterangan pers, Selasa (17/3/2026).
BACA JUGA: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Terungkap, LBH Medan Desak Tanggung Jawab Panglima TNI
Sorotan Aktivitas Advokasi dan Ancaman Pembungkaman
Faisal menyoroti kiprah Andrie Yunus yang aktif mengkritisi isu strategis, termasuk dugaan remiliterisme, polemik revisi Undang-Undang TNI, hingga keterlibatannya dalam Komisi Pencari Fakta tragedi Aksi Agustus 2025. Ia menilai kekerasan terhadap aktivis tersebut mengarah pada upaya pembungkaman suara kritis di ruang publik.
“Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka ruang demokrasi kita akan semakin menyempit. Ini sinyal kemunduran bagi supremasi hukum,” ujarnya.
Desakan Pengusutan Tuntas dan Perlindungan HAM
Sekretaris Fordek FH & Ketua STIH PTM se-Indonesia, Satria Unggul WP, menekankan pentingnya penegakan hukum secara menyeluruh. Ia meminta aparat tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.
BACA JUGA: Polisi Beberkan Perkembangan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel. Tidak cukup hanya menangkap eksekutor, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual di baliknya,” kata Satria.
Ia juga mengingatkan potensi impunitas jika aparat tidak mengungkap dalang utama, yang dapat memperpanjang rantai ketidakadilan. Selain itu, Fordek FH PTM mendorong pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi perlindungan khusus bagi pembela HAM, termasuk mekanisme anti-SLAPP.
“Perlindungan terhadap pembela HAM bukan pilihan, tetapi kewajiban negara. Tanpa itu, siapa pun bisa menjadi korban berikutnya,” ucapnya.
BACA JUGA: Yusril: Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras Serangan terhadap Demokrasi
Dorongan Dialog dan Solidaritas Akademisi
Fordek FH PTM juga menyerukan agar pemerintah dan DPR membuka ruang dialog yang sehat terhadap kritik publik, termasuk yang menyangkut kebijakan sektor keamanan. Mereka menilai kekerasan tidak pernah menyelesaikan persoalan substansi.
Di akhir pernyataannya, Faisal mengajak akademisi hukum di seluruh Indonesia untuk terus bersolidaritas dan menjaga nilai keadilan.
“Kampus tidak boleh diam. Akademisi harus tetap berdiri bersama pembela HAM dan menjaga agar hukum tidak tunduk pada teror,” tegasnya. (KSC)
