KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pengurus Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) Sumatera Utara (Sumut) melaporkan pengelola Pasar Komersil Bazar UMKM Medan Utara ke Kejaksaan Negeri Belawan atas dugaan pungutan liar serta tidak membayar pajak dan retribusi kepada negara.
Ketua Umum FKSM Sumut, Irwansyah, menyampaikan laporan itu secara daring pada Senin (2/3/2026). Ia menyatakan akan menyerahkan laporan resmi secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Belawan pada Selasa (3/3/2026).
Irwansyah menjelaskan, pengelola Bazar UMKM Medan Utara yang beroperasi di Jalan Marelan Raya, Lingkungan 3, Kelurahan Tanah Enam Ratus (Tanara), Kecamatan Medan Marelan, diduga memungut uang sewa ratusan juta rupiah dari ratusan pedagang. Namun, kata dia, pengelola belum mengantongi perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS serta izin teknis lainnya.
BACA JUGA: Saiful Bantah Tudingan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I
“Sesuai data dan informasi dari berbagai sumber dan media, Pengelola Bazar UMKM Medan Utara dikelola oleh Ardiansyah yang juga menjabat Direktur SDM/Umum/ Keuangan Perumda Rumah Potong Hewan (RPH) Medan. Seharusnya Direktur RPH Medan konsen dengan pekerjaannya yang telah digaji oleh negara melalui BUMD Pemko Medan,” tegas Irwansyah, Senin (2/3/2026).
Dugaan Pungli dan Perizinan Dipersoalkan
Irwansyah menyebut, pihaknya menduga pengelola tidak membayar pajak dan retribusi atas kegiatan pasar komersial tersebut. FKSM Sumut meminta Kejari Belawan memeriksa dugaan pungutan liar yang melibatkan Ardiansyah.
“Periksa dan sampaikan ke publik hasil pemeriksaannya atas kegiatan dugaan pungutan liar dan kegiatan tak membayar pajak dan retribusi ke negara itu,” tegasnya.
Selain melapor ke Kejari Belawan, FKSM Sumut juga berencana melaporkan penerbitan surat izin keramaian dari Polres Pelabuhan Belawan dan rekomendasi dari Polsek Medan Labuhan kepada Polda Sumatera Utara serta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
BACA JUGA: PUSHPA Desak Kejati Sumut Tangani Kasus Dugaan Korupsi SPPD dan Penyalahgunaan Jabatan DPRD Medan
“Kami juga akan laporkan atas keluarnya Surat Izin no. SI/02/II/YAN.2.1/2026/Intelkam tanggal 14 Februari 2026 ditandatangangi an. Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kasat Intelkam AKP. Teguh Raya Putra Sianturi padahal tak ada surat rekomendasi dari pemerintah setempat yang hanya mendapatkan rekomendasi Kapolsekta Medan Labuhan Kompol Tohap Sibuea sesuai surat B/01/II/YAN.2.1/2026/M Labuhan tanggal 11 Februari 2026,” tegas Irwansyah.
Hingga berita ini publish, Ardiansyah selaku Direktur Perumda RPH Medan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang wartawan kirimkan. Kapolres Pelabuhan Belawan dan Kapolsek Medan Labuhan juga belum merespons permintaan klarifikasi.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan AKP Teguh Raya Putra Sianturi menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerbitkan izin keramaian.
“Pemerintah saja memberi kemudah²an bagi UMKM dan mengembangkan UMKM bang, kami juga Polri akan mendukung itu. Yg kami terbitkan ijin keramaian yg artinya Polri siap memberikan keamanan kegiatan itu,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
“Bukan ijin yg kami terbitkan ijin operasional seperti IUP,” ucapnya.
Aktivitas Pasar Picu Kemacetan
Pantauan wartawan pada Minggu malam (1/3/2026) menunjukkan aktivitas Bazar UMKM Medan Utara masih berlangsung. Ratusan pedagang menjajakan aneka dagangan di lokasi tersebut.
Arus lalu lintas di depan area pasar terpantau padat hingga menimbulkan kemacetan panjang. Suara klakson kendaraan bersahut-sahutan, sementara instansi terkait belum terlihat melakukan penataan lalu lintas di sekitar lokasi.
BACA JUGA: Terpidana Korupsi Taman Margasatwa Karang Gading Masih Bebas, Kebun Sawit Tetap Panen
Pemerintah Kelurahan Sebut Tak Ada Rekomendasi
Pihak Kelurahan Tanah Enam Ratus sebelumnya telah mengimbau pengelola agar tidak mengoperasikan pasar sebelum mengantongi izin dari instansi teknis di Pemko Medan dan pemerintah pusat sejak 19 Februari 2025. Pemerintah setempat juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas kegiatan tersebut.
Namun, pasar komersial yang menampung sekitar 160 stan itu tetap beroperasi. Pengelola menyewakan stan dengan tarif Rp3 juta hingga Rp5 juta per pedagang. Dengan jumlah tersebut, pengelola diperkirakan meraup dana hingga setengah miliar rupiah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Ardiansyah tercatat sebagai Direktur SDM/Umum/Keuangan Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Medan yang dilantik pada Januari 2026 oleh Wali Kota Medan.
Sebelumnya, sejumlah pedagang mengakui membayar sewa jutaan rupiah kepada pengelola agar dapat berjualan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Ratusan stan berupa tiang besi dan tenda berdiri berhimpitan di atas lahan berpagar tembok.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha pasar komersial wajib memiliki Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS, memenuhi izin sektor perdagangan, serta memperoleh persetujuan lingkungan. (KSC)
