KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, MA, Ph.D., membantah keras tudingan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu.
Saiful menyatakan tudingan tersebut tidak berdasar dan menyesalkan pemberitaan yang menyebut LLDikti Wilayah I terlibat dalam praktik korupsi beasiswa.
“Tudingan itu samasekali tidak benar. Itu berita hoax. Yang menuduh LLDikti korupsi beasiswa adalah sesat logika,” kata Saiful, Minggu (1/3/2026).
LLDikti Tidak Kelola Mahasiswa
Saiful menjelaskan, LLDikti merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas memfasilitasi, membina, serta mengawasi peningkatan mutu perguruan tinggi negeri dan swasta.
Ia menegaskan, LLDikti tidak memiliki mahasiswa sehingga tidak mungkin melakukan korupsi beasiswa KIP Kuliah.
“LLDikti itu tidak punya mahasiswa. Jadi tidak mungkin melakukan korupsi beasiswa mahasiswa dari program KIP tersebut,” ujarnya.
Menurut Saiful, potensi penyelewengan justru berada di tingkat perguruan tinggi karena kampus memiliki data dan akses langsung terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah.
“Justru yang berpotensi terjadinya penyelewengan itu di kampus, karena kampus yang punya mahasiswa penerima KIP itu,” kata Saiful.
Meski demikian, Saiful meyakini perguruan tinggi swasta (PTS) tidak akan melakukan penyimpangan karena tindakan tersebut dapat mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa penerima beasiswa.
Mekanisme Penyaluran KIP Kuliah
Saiful memaparkan mekanisme dan persyaratan pengusulan KIP Kuliah untuk meluruskan informasi yang berkembang di sejumlah media.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi mengajukan usulan calon penerima KIP Kuliah bagi mahasiswa baru dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu melalui sistem yang terkoneksi langsung ke Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi.
BACA JUGA: Terpidana Korupsi Taman Margasatwa Karang Gading Masih Bebas, Kebun Sawit Tetap Panen
LLDikti hanya memastikan dan memverifikasi data yang operator perguruan tinggi usulkan secara daring. Setelah itu, LLDikti meneruskan usulan tersebut ke pusat.
Saiful menegaskan, pemerintah pusat langsung mentransfer dana KIP Kuliah ke rekening pimpinan perguruan tinggi untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP mahasiswa. Sementara itu, pemerintah juga langsung mentransfer dana biaya hidup ke rekening masing-masing mahasiswa penerima.
“Jadi uang itu tidak ada ke rekening LLDikti,” katanya.
Ia menambahkan, mahasiswa penerima KIP Kuliah harus berasal dari program studi terakreditasi dan memenuhi laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) periode Oktober dan Maret minimal 90 persen.
“Jadi sistem secara otomatis akan memfilter usulan mahasiswa calon penerima beasiswa,” ungkap Saiful.
BACA JUGA: GMNI Desak Kejati Sumut Bongkar Skandal Korupsi Pengadaan Smart Board di Tebingtinggi
Minta Hentikan Penyebaran Hoaks
Saiful berharap pihak yang belum memahami prosedur pengusulan beasiswa dapat terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada LLDikti agar pemberitaan tetap berimbang.
“Kita minta jangan ada penyebaran hoax yang diarahkan oleh pihak yang tidak tahu dan tidak bertanggung jawab. Jangan menduga-duga. Sebab menuduh sembarangan itu berfikir sesat,” sebutnya.
Pada 2025, kuota KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I mencapai 3.900 mahasiswa. Untuk 2026, pihaknya masih menunggu penetapan kuota dari pemerintah pusat yang berbasis pada akreditasi program studi. (KSC)
REPORTER: Swisma
