KLIKSUMUT.COM | LABUHANBATU – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Labuhanbatu mengingatkan penyewa meja beton Pasar Sioldengan untuk membayar retribusi daerah sekaligus memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), meski pengoperasian pasar di jalan Asrol Adam, Rantau Selatan tersebut hingga kini dipersoalkan karena belum berjalan optimal.
Pemberitahuan itu tertuang dalam surat Disperindag Labuhanbatu tertanggal 29 Oktober 2026, Nomor 511.3/1742/Dag.ind/IV/2026, yang ditandatangani Plt. Kepala Disperindag, Ratna Sari Dewi Siregar.
Dalam surat tersebut, pedagang diwajibkan membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disperindag juga menyebut masa berlaku SITU meja beton telah berakhir dan meminta pedagang segera memperpanjang izin serta memanfaatkan fasilitas pasar tradisional type C itu.
BACA JUGA: Diduga Borgol dan Sekap Warga Tanpa Surat Perintah, Oknum Polisi di Labura Dilaporkan ke Propam
Namun, kebijakan tersebut menuai sorotan. Sejumlah pedagang mengaku Pasar Sioldengan belum beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan biaya sewa meja yang mereka bayarkan telah berjalan tanpa diikuti pemanfaatan fasilitas secara optimal.
“Sampai sekarang tak beroperasi. Akibatnya, biaya sewa meja sudah habis setahun terakhir tanpa pemungsian pasar,” ungkap sejumlah pedagang, Rabu (11/11/2026).
Persoalan semakin kompleks dengan berdirinya bangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sioldengan tepat di sebelah gedung pasar rakyat itu. Keberadaan fasilitas perdagangan tersebut berpotensi memunculkan persaingan usaha yang dapat menambah tantangan bagi pedagang tradisional.
BACA JUGA: Polres Labuhanbatu Ingatkan Pelajar Tertib Berlalu Lintas dan Jauhi Narkoba
Kondisi ini menuntut penjelasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, khususnya Disperindag, mengenai penyebab belum optimalnya pengoperasian pasar, kepastian jadwal pemungsian, serta pengaturan aktivitas perdagangan dengan KKMP Sioldengan.
Pedagang semestinya tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban retribusi dan administrasi, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka. (KSC)
Reporter: Fajar Dame Harahap
