KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Inspektorat Kota Medan mendapat desakan agar tidak berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi segera melimpahkan dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Taman Cadika kepada aparat penegak hukum (APH). Praktik tersebut telah masuk ke ranah tindak pidana dan tidak lagi sebatas pelanggaran administratif.
Pegiat antikorupsi, Andi Nasution, menilai pengelolaan aset negara yang disertai pungutan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pungli dan gratifikasi yang harus diproses secara hukum.
“Mengelola aset negara dan melakukan kutipan tanpa legalitas yang jelas adalah perbuatan pidana. Itu bukan pelanggaran administrasi, melainkan sudah masuk ke ranah hukum pidana,” ujar Andi kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
BACA JUGA: Kajari Padang Lawas Bawa ke Kejagung, Periksa Terkait Dugaan Pungli Dana Desa
Dugaan Dua Pejabat Terlibat
Andi mengungkapkan, dugaan pungli tersebut menyeret dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Mereka adalah Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Kiky Zulfikar, yang mengelola wahana berkuda, skuter, dan All Terrain Vehicle (ATV), dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan, Tengku Chairuniza, sebagai pengelola kawasan Taman Cadika.
Ia menjelaskan, dugaan tersebut menguat setelah muncul dokumen berupa surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2025. lengkap dengan tandatangan Tengku Chairuniza dan Kiky Zulfikar. Dokumen tersebut menunjukkan adanya pemberian fasilitas yang membuka ruang terjadinya pungli dan gratifikasi.
“Surat itu menunjukkan adanya hubungan yang diduga memfasilitasi terjadinya pungli. Ini bukan lagi asumsi, tapi indikasi yang harus diuji secara hukum,” tegasnya.
BACA JUGA: FWB Sumut Desak Pencopotan Kepala KUA Labuhan Deli Terkait Dugaan Pungli
Potensi Pelanggaran Tipikor dan KUHP
Menurut Andi, gratifikasi dan pungli menjadi tindak pidana apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pasal 12B ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau mencantumkan,” ungkap Andi.
Selain itu, ia menilai perbuatan tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 604 hingga 606 KUHP yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
BACA JUGA: Viral Rekaman Dugaan Pungli Pendamping Desa, KAMMI Sumut Desak Aparat Hukum Bertindak
Atas dasar tersebut, Andi menyebut masyarakat menaruh harapan besar kepada Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap agar bersikap tegas.
“Wali kota dan wakil wali kota harus memerintahkan Inspektur Erfin Fakhrur Razi agar segera melimpahkan kasus ini ke APH. Transparansi dan penegakan hukum adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Inspektorat Janji Lakukan Pemeriksaan
Inspektur Pemko Medan, Erfin Fachrur Razi, sebelumnya menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi dugaan pungli tersebut secara serius.
“Sejauh ini kami baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan di media. Tapi tentu kami akan memeriksa kebenarannya, terutama adanya dugaan pungli ke oknum di Dispora,” katanya, Senin (19/1/2026).
BACA JUGA: Tak Angkat Telepon, PJ Kepala Desa Klumpang Kebun Bungkam Soal Pungli Kadus
Erfin menegaskan, Inspektorat akan menjadikan peraturan daerah (Perda) dan peraturan wali kota (Perwal) sebagai dasar pemeriksaan terkait pengutipan retribusi di kawasan Taman Cadika. Pemeriksaan mencakup wahana permainan, aktivitas pelaku UMKM, hingga pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga.
“Tentu saja. Kami memeriksa terlebih dahulu perdanya, perwal-nya yang mengatur itu semua. Jika ada dugaan pelanggaran, kami akan menghubungi pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, melakukan inspeksi mendadak di Taman Cadika. Dari hasil sidak, tim menemukan pemanfaatan sejumlah fasilitas milik pemerintah untuk bisnis penyewaan wahana.
Berdasarkan informasi, pemanfaatan lahan negara sebagai kandang kuda dan area komersial berlangsung tanpa mekanisme kerja sama atau kontrak sewa yang transparan dengan Pemerintah Kota Medan. Kondisi tersebut memicu dugaan benturan kepentingan, mengingat Kiky Zulfikar merupakan pejabat eselon III di lingkungan Pemko Medan.
Selain itu, muncul dugaan bahwa penyetoran hasil pengelolaan wahana bisnis ke kas daerah tidak melalui mekanisme resmi, seperti pembayaran retribusi atau setoran tidak ke Bank Sumut. Praktik ini berpotensi merugikan PAD dan menghambat akses pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan kawasan Taman Cadika secara adil. (KSC)
