KLIKSUMUT.COM | JAKARTA ~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mendesak pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan longsor agar segera merampungkan dua dokumen utama sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana.
Dua dokumen tersebut yakni Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA). Pemerintah pusat menggunakan kedua dokumen ini sebagai acuan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025.
Bantuan yang akan diterima masyarakat meliputi dana tunggu hunian (DTH), stimulus pemulihan ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah, serta berbagai bentuk bantuan lainnya.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana, Target R3P Rampung Akhir Januari
Dua Daerah Belum Tuntaskan R3P
Bobby Nasution mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat dua daerah di Sumatera Utara yang belum menyelesaikan dokumen R3P. Ia meminta kepala daerah terkait segera menuntaskan penyusunan dokumen tersebut agar proses pemulihan tidak terhambat.
“Buat datanya secepat dan setepat mungkin, sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat nyaman beribadah, kemudian Idulfitri, kita tak mau masyarakat kita masih dalam situasi bencana saat Hari Raya,” kata Bobby Nasution di Aula Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Bobby, ketepatan waktu dan akurasi data sangat menentukan kecepatan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Pastikan Penyusunan R3P Rampung Akhir Januari 2026
Libatkan Forkopimda dan BPS
Untuk memastikan keakuratan data, Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Kejaksaan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor penting agar data yang disusun valid secara administrasi serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun maladministrasi di kemudian hari.
“Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan agar data tersebut valid dan benar secara administrasi. Kemudian nanti dilanjutkan verifikasi BPS, karena itu kita perlu kerja lebih cepat,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Mulai Susun R3P Bencana Banjir dan Longsor
Kepala Daerah Hadiri Rapat Koordinasi
Hadir dalam Rakor tersebut seluruh kepala daerah terdampak bencana di Sumut. Beberapa di anataranya Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P. Hutabarat, dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Turut terlihat Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan sejumlah bupati dan wali kota lainnya.
Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota juga mengikuti rapat guna menyinkronkan langkah percepatan pemulihan pascabencana. (KSC)
