KLIKSUMUT.COM | DELISERDANG ~ Forum Warga Bersatu Sumatera Utara (FWB Sumut) mendesak Kantor Wilayah (Kawil) Kementerian Agama Sumatera utara (Sumut) untuk mencopotKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli, H. Zainal Arifin, S.Ag., M.Si.
Desakan ini muncul menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pernikahan yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.
Ketua Umum FWB Sumut, Ilham Arifin, menekankan langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap lemahnya pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Kementerian Agama di tingkat kecamatan.
BACA JUGA: Menteri Agama Serahkan Paket Cinta untuk Marbot dan Petugas Kebersihan di Puncak HAB ke-80 Sulsel
“Kami mendesak Kakanwil Kemenag Sumut agar segera mencopot Kepala KUA Kecamatan Labuhan Deli, Zainal Arifin. Dugaan pungli ini mencederai nilai-nilai pelayanan keagamaan dan mencoreng marwah institusi negara,” tegas Ilham Arifin.
Dugaan Pungli di Balik Pelayanan Pernikahan
Ilham Arifin menilai dugaan pungutan liar ini terjadi di bawah kepemimpinan H. Zainal Arifin. Informasi beredar, KUA Labuhan Deli membebani masyarakat biaya pernikahan di luar ketentuan resmi dengan nominal antara Rp1.000.000 hingga Rp1.600.000 per orang. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengatur bahwa pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja tidak dipungut biaya.
BACA JUGA: Menag Dorong ASN Kemenag Kuasai AI Berbasis Nilai Keagamaan di Era VUCA
Tuntutan Evaluasi dan Penegakan Hukum
Selain menuntut pencopotan jabatan, Ilham Arifin meminta Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bimas Islam mengevaluasi kinerja KUA Kecamatan Labuhan Deli secara menyeluruh.
FWB Sumut juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut dugaan pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jika Kakanwil Kemenag Sumut tidak segera mengambil langkah tegas, maka kami menilai ada pembiaran terhadap praktik yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hukum,” ujar Ilham Arifin.
Ilham Arifin menegaskan, sikap ini untuk menjaga integritas pelayanan publik. Hal itu juga memastikan pelayanan keagamaan berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
