KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Perusahaan milik Iwan Batubara kuat dugaan menguasai pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan. Hal ini memicu sorotan publik dan desakan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Kejaksaan segera bertindak.
Direktur Eksekutif Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata, menilai fenomena ini menandai kerawanan serius dalam tata kelola belanja daerah Pemko Medan.
“Dominasi vendor dalam PBJ pemerintah adalah indikator awal rusaknya kompetisi, membengkaknya biaya publik, dan potensi persekongkolan tender,” ujar Kristian menjawab wartawan, Selasa (10/2/2026).
Kristian menjelaskan, apabila satu atau dua perusahaan menguasai berbagai jenis pengadaan-mulai dari alat tulis kantor, jasa teknis, hingga event pemerintah-secara berulang, lintas OPD, dan dalam jangka waktu lama, yang terancam bukan relasi personal, tetapi keadilan pasar dan integritas belanja publik.
“Kalau ini terjadi dalam periode panjang dan lintas kepemimpinan, maka masalahnya sudah sistemik,” tegasnya.
BACA JUGA: Dua Perusahaan Iwan Batubara Kuat Dugaan Kuasai Pengadaan di BKAD Setdako Medan
Pola Kartel PBJ Terbukti Nyata
Kristian menekankan, praktik persekongkolan tender bukan sekadar teori. Dalam dua tahun terakhir, KPPU menemukan banyak kasus nyata di berbagai daerah dan proyek nasional.
Pada 2025, KPPU menjatuhkan sanksi atas persekongkolan tender proyek Jembatan Sintong di Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp54 miliar. KPPU menemukan penggunaan perusahaan “pinjaman” untuk menciptakan persaingan semu, kemiripan dokumen penawaran, dan indikasi pengaturan peserta tender.
Kasus lain terjadi pada pengadaan logistik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung senilai Rp70,3 miliar, di mana KPPU mendenda pelaku Rp4 miliar karena melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Saat ini, proyek pipa gas CISEM 2 senilai Rp2,98 triliun masih diproses di persidangan KPPU atas dugaan persekongkolan tender.
“Pelajarannya jelas, kartel PBJ itu bukan pengecualian, tapi pola yang berulang di banyak daerah,” tegas Kris, sapaan akrab Kristian.
BACA JUGA: Inspektorat Medan Telusuri Dugaan Relasi Istimewa KPA dengan Perusahaan “Dua Iwan”
Indikator Dominasi Vendor
Kristian menjelaskan, UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik yang menghambat persaingan sehat, termasuk persekongkolan tender. Dominasi vendor dapat menandai pelanggaran hukum jika ditemukan pola: satu penyedia memenangkan paket serupa berulang kali, desain tender “mengunci” vendor tertentu, minim pesaing efektif atau adanya persaingan semu, serta kesamaan dokumen penawaran, harga, atau relasi antar peserta tender.
“Kalau informasi soal dominasi perusahaan tertentu di Pemko Medan akurat, pertanyaannya sederhana: apakah proses PBJ masih kompetitif dan adil?” kata Kristian.
Desakan Publik: KPPU dan Kejaksaan Harus Bertindak
SMI mendorong KPPU bertindak proaktif tanpa menunggu laporan resmi. Kristian menekankan, laporan masyarakat dan pemberitaan media sering menjadi pemicu awal penyelidikan.
BACA JUGA: Dugaan Dua Iwan Monopoli Proyek Setdako Medan, KPPU Beri Sinyal Pengawasan
“Jika indikasi dominasi vendor sudah muncul di media, dibicarakan publik, dan terlihat dalam data LPSE, KPPU seharusnya melakukan penyelidikan awal,” ujarnya.
SMI juga menilai, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan memiliki kewenangan menilai potensi kerugian negara dan dugaan tindak pidana korupsi, khususnya bila terbukti adanya pengaturan pemenang tender, mark-up harga akibat kompetisi semu, atau penyalahgunaan kewenangan pejabat pengadaan.
Kristian menegaskan kepala daerah tidak boleh menunggu proses hukum.
Langkah minimal yang seharusnya dilakukan mencakup audit independen terhadap pola PBJ, evaluasi pejabat pengadaan, pembukaan data kontrak dan vendor ke publik, serta reformasi desain tender agar lebih kompetitif.
“Menutup mata justru memperkuat persepsi bahwa anggaran pemerintah telah menjadi pasar tertutup bagi segelintir pemain,” katanya.
BACA JUGA: Dugaan Monopoli Proyek Tercium di Pemko Medan, Publik Sorot “Dua Iwan”
Sorotan Fungsi Inspektorat
Kristian menyoroti peran pengawasan internal Pemko Medan. Ia menyebut, jika dominasi vendor berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi, hal ini menandakan kelemahan pada arsitektur pengawasan pemerintah.
“Dalam banyak kasus, persekongkolan tender justru terungkap bukan oleh APIP atau Inspektorat, melainkan oleh KPPU dan laporan publik. Masalah sejatinya adalah ekosistem PBJ yang membiarkan dominasi, memelihara rente, dan menormalkan persaingan semu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan isu personal terhadap individu tertentu.
“Uang rakyat tidak boleh dikelola dalam pasar tertutup. Tender tidak boleh menjadi ritual formal untuk pemenang yang sudah ditentukan. Pemko Medan tidak boleh nyaman dengan sistem yang hanya menguntungkan segelintir aktor,” tutup Kristian. (KSC)
