KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH ~ Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) meninjau bantuan logistik yang tampak menumpuk di Kantor Bupati Tapteng, Rabu (25/3/2026). Peninjauan tersebut memicu perhatian publik terkait pengelolaan bantuan pascabencana.
Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Basyri Nasution, menegaskan bahwa pemerintah tidak menimbun bantuan, melainkan menyalurkannya secara transparan dan bertahap kepada masyarakat terdampak.
Bantuan Disalurkan Sesuai Kebutuhan
Basyri menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya warga terdampak bencana.
Ia menegaskan bahwa bantuan yang terlihat masih tersimpan di Kantor Bupati merupakan bagian dari mekanisme distribusi, bukan penimbunan.
“Bantuan itu bukan untuk ditimbun. Semua disimpan secara transparan dan bisa dilihat langsung di Kantor Bupati,” ujar Basyri.
BACA JUGA: Sugeng Riyanta Salurkan Bantuan Bencana di Tapteng
Menurutnya, bantuan yang tersisa saat ini didominasi barang nonpangan, seperti pakaian, tikar, kompor, ember, dan beko sorong. Pemerintah menyiapkan bantuan tersebut bagi masyarakat yang akan atau telah direlokasi ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Ia menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan seiring kesiapan lokasi hunian. Begitu huntara atau huntap siap ditempati, petugas langsung mendistribusikan bantuan kepada warga.
“Begitu masyarakat pindah ke Huntara, bantuan langsung kita serahkan. Termasuk kebutuhan dasar rumah tangga seperti tikar, pakaian, kompor, dan ember,” jelasnya.
Basyri menambahkan, pemerintah telah menyiapkan 12 unit huntara di wilayah Sibiobio, Kecamatan Sibabangun, yang kini sudah ditempati warga terdampak. Selain itu, enam kepala keluarga telah pindah ke Huntara Asrama Haji Pinangsori dan menerima bantuan yang sama.
“Untuk Huntap yang sedang dibangun, begitu selesai, bantuan peralatan rumah tangga itu juga akan langsung kita salurkan sebagai bekal awal masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA: Ekbang Setdakab Sebut Pemkab Tapteng Terima Dana Bantuan Bencana Capai Rp18.9 Miliar
Audit Dilakukan untuk Jamin Transparansi
Basyri memastikan pemerintah mencatat seluruh bantuan secara administratif dan mengelolanya secara terbuka. Dalam periode 19 November 2025 hingga 12 Maret 2026, pemerintah daerah terus menerima bantuan logistik dari BPBD Pusat dan langsung menyalurkannya kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menahan bantuan pangan.
“Untuk bantuan pangan tidak ada yang ditahan. Semua langsung disalurkan. Kalau ada yang melihat paket dalam plastik, itu bukan makanan, melainkan pakaian untuk anak-anak dan dewasa,” tegas Basyri.
Untuk memastikan akuntabilitas, ia telah meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap bantuan logistik dan nonlogistik. Selain itu, pemerintah juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara rinci.
“Kita ingin semuanya transparan. Apakah penerimaan dan penyaluran sudah sesuai, itu akan dibuktikan melalui hasil audit. Kita tunggu hasilnya,” katanya.
Ia juga memastikan tidak ada praktik penimbunan bantuan di lingkungan Pemkab Tapteng. Pemerintah membuka akses penyaluran bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan dengan rekomendasi resmi dari lurah atau kepala desa.
“Kalau ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan disertai surat keterangan, kita berikan. Tidak ada yang ditimbun,” ujarnya.
BACA JUGA: Bantuan Pascabencana di Kota Sibolga Diduga Menumpuk di Gudang
Kayu Olahan Digunakan untuk Penanganan Bencana
Terkait kayu olahan yang berada di area Kantor Bupati, Basyri menjelaskan bahwa material tersebut digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana, bukan untuk diperjualbelikan.
Pemerintah memanfaatkan kayu tersebut untuk pembangunan jembatan sementara di Sibiobio, Kecamatan Sibabangun, serta di Kecamatan Tukka. Selain itu, kayu juga digunakan untuk pembangunan gudang logistik di Simpang Tiga Sipange, Kecamatan Tukka.
“Semua penggunaan kayu itu ada dokumentasinya. Saat ini juga digunakan untuk pembangunan gudang logistik model panggung agar distribusi bantuan lebih dekat ke masyarakat,” jelas Basyri.
Ia menambahkan, pemanfaatan kayu hanyutan telah diatur melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 100.3.4.2/10219/2025 tertanggal 23 Desember 2025 tentang pemanfaatan kayu akibat banjir bandang dan tanah longsor.
“Kayu itu digunakan untuk kepentingan penanganan bencana dan kebutuhan warga terdampak,” tutup Basyri. (KSC)
REPORTER: Benny Setiawan
