KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama program peningkatan gizi anak.
Kritik ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan adanya pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dari luar negeri. Charles mengaku terkejut dengan informasi tersebut.
“Program ini kan tujuan utamanya untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia. Jadi penggunaan anggaran harus fokus pada tujuan utama itu,” ujarnya usai Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, pengadaan tersebut tidak tepat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. Ia pun meminta BGN untuk membatalkan rencana tersebut.
“Dengan adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” tegasnya.
Komisi IX DPR RI telah menjadwalkan pemanggilan BGN dalam rapat kerja pada Senin pekan depan untuk meminta penjelasan terkait sejumlah isu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk rencana pengadaan sekitar 20 ribu unit motor listrik.
BACA JUGA: OJK Cabut Izin BPR Sungai Rumbai, LPS Jamin Dana Nasabah
Charles juga menyoroti harga motor listrik yang disebut mencapai Rp45 juta hingga Rp50 juta per unit. Ia menilai angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan produk sejenis buatan dalam negeri.
“Kalau kita lihat di pasaran, motor listrik produksi dalam negeri dengan suku cadang yang sudah tersedia luas harganya tidak sampai segitu, bahkan sekitar Rp20 jutaan sudah bisa didapatkan,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan urgensi dan dasar kebijakan pengadaan tersebut. Bahkan, menurutnya, Komisi IX DPR RI tidak pernah diajak berkonsultasi sebelumnya.
“Kalau rencana ini disampaikan sebelumnya, kemungkinan besar DPR akan menolak,” katanya.
Lebih lanjut, Charles mengungkapkan adanya kejanggalan terkait pengadaan tersebut. Ia menyebut sempat melihat video yang menunjukkan lokasi distribusi yang belum rampung, namun sudah dipersiapkan untuk operasional SPPG.
“Ini something fishy, jadi kita akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN,” ujarnya.
BACA JUGA: M Nasir: Sekda Aceh Taekwondo Championship, Ajang Asah Kemampuan dan Mencari Bibit Atlit
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebut pernah menolak pengadaan tersebut pada 2025. Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa barang tersebut kini sudah berada di Indonesia.
“Kalau Kementerian Keuangan saja tidak mengetahui pengadaan ini, maka kita juga tidak tahu sebenarnya anggaran ini berasal dari mana,” kata Charles.
Komisi IX DPR RI menegaskan akan mengusut tuntas persoalan ini dalam rapat mendatang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus menjaga fokus program MBG tetap pada peningkatan gizi masyarakat. (KSC)
TIM REDAKSI
