DPR Siap Patuh Putusan MK Soal Gugatan Tunjangan Pensiun: “Kami Hanya Ikuti Undang-Undang”

DPR Siap Patuh Putusan MK Soal Gugatan Tunjangan Pensiun: "Kami Hanya Ikuti Undang-Undang"
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (kliksumut.com/ist)

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan gugatan terkait tunjangan pensiun anggota DPR yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Dasco, DPR hanya menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

“Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Pernyataan ini merupakan respons atas gugatan yang diajukan oleh psikolog Lita Linggayani Gading dan advokat Syamsul Jahidin, yang mempertanyakan dasar hukum pemberian tunjangan pensiun DPR. Keduanya mengajukan permohonan uji materi ke MK terhadap UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

BACA JUGA: Jika Terus Mangkir, KPK Siap Jemput Paksa Rektor USU Muryanto Amin

Dasco menegaskan bahwa DPR akan tunduk dan patuh pada keputusan apa pun yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

“Apa pun itu, kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apa pun yang diputuskan, kita akan ikut,” tegasnya.

Gugatan tersebut telah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025 per tanggal 30 September 2025. Dalam permohonannya, Lita dan Syamsul menyebut bahwa pemberian tunjangan pensiun kepada anggota DPR menjadi beban keuangan negara, apalagi tidak sedikit dari mereka yang masih dapat bekerja atau memiliki penghasilan lain setelah tidak menjabat.

BACA JUGA: Gubernur Jabar Larang Guru Cicipi Makanan MBG, Ini Alasannya!

Bacaan Lainnya

Permohonan tersebut memicu perdebatan publik soal keadilan dan transparansi pengelolaan anggaran negara, khususnya dalam konteks pengeluaran rutin untuk mantan pejabat negara. (KSC)

Pos terkait