KLIKSUMUT.COM | MEDAN – KPK menegaskan tidak akan ragu menjemput paksa Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, apabila terus mangkir dari panggilan pemeriksaan. Keterangan Muryanto Amin dinilai penting dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Sipiongot yang menyeret Kadis PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Ginting.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi, KPK-Pemerintah Daerah, di Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa (30/9/2025).
“Kalau kemarin dipanggil, tentunya jaksanya akan membuat panggilan lagi. Kalau tidak hadir lagi, panggil dua kali, kita panggil ketiga kali, dengan mengikuti KUHAP yakni jemput paksa,” sebut Johanis.
Saat ditanyakan kemungkinan keterlibatan Muryanto, Johanis belum berkenan berkomentar panjang. Kendati demikian, keterangan Muryanto dinilai krusial dalam menguak informasi lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
BACA JUGA: KPK Panggil Rektor USU Soal Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut
“Sejauh mana terlibatnya, itu yang lebih tau penyidik. Yang jelas, yang terlibat diajukan perkaranya di pengadilan, ditetapkan sebagai tersangka kemudian menjadi terdakwa,” ujar Johanis.
Namun demikian, Johanis secara tegas menyebutkan, KPK bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi dengan terlebih dahulu mengumpulkan berbagai bukti akurat dan dapat dipertangungjawabkan.
“Untuk apa buru-buru tapi tidak bisa buktikan. Makanya, kami kumpulkan dulu bukti sebanyak-banyaknya, supaya memenuhi unsur pidana yang dilaksanakan. Harapan kami, akan sepemikiran untuk memutus (perkara) sesuai tuntutan jaksa,” jelas Johanis.
BACA JUGA: Mangkir dari Pemanggilan, KPK Akan Panggil Ulang Rektor USU Muryanto Amin
Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan
Sebelumnya, Muryanto dijadwalkan memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi pada Jumat, 15 Agustus 2025. Namun Muryanto mangkir dari panggilan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebutkan, KPK memastikan akan memanggil kembali Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik USU tersebut sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
“Karena kepentingannya adalah terkait dengan masalah anggaran, yang ternyata juga kan ditanyakan (hakim),” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 25/9/2025).
Selain itu, Asep menjelaskan pemanggilan ulang terhadap Muryanto Amin karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK pada 15 Agustus 2025.
“Kami mau mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak lain. Salah satunya adalah dari Rektor USU ini, tetapi yang bersangkutan tidak datang,” katanya.
BACA JUGA: KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Sipiongot
KPK Belum Gunakan Kewenangan Panggil Paksa
KPK memiliki kewenangan untuk memanggil secara paksa seseorang agar memberikan keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 menyebutkan; “Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, penyidik KPK berwenang untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
BACA JUGA: Soal Kasus Dugaan Korupsi Jalan Sumut: FP-USU Desak KPK Panggil Paksa Rektor Muryanto Amin
Muryanto Amin Lingkaran Tersangka Topan Obaja Ginting
KPK mengonfirmasi bahwa Muryanto termasuk dalam lingkaran pertemanan Topan Ginting, tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi Jalan Sipiongot.
“Ini circle-nya, kan?! Topan juga, kan circle-nya,” ujar, Asep pada 26 Agustus lalu.
BACA JUGA: IWO: Tidak Koperatif, KPK Bisa Jemput Paksa Atau Tangkap Rektor USU
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari OTT KPK yang menjaring tujuh orang, lima di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Topan Obaja Ginting (Kadis PUPR Sumut nonaktif), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut), M Akhirun Efendi Siregar (Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup, dan M Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT Rona Na Mora).
Dalam konstruksi perkara, Topan diduga dijanjikan fee Rp 8 miliar dari total nilai proyek pembangunan dan preservasi jalan Rp 231,8 miliar. (KSC)
