KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Akademisi dan aktivis menolak Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan TNI dalam aksi penanggulangan terorisme. Kebijakan ini memicu kekhawatiran serius karena berpotensi memperluas peran militer ke ranah penegakan hukum sipil, bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, dan membuka ruang tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum yang seharusnya bekerja sesuai due process of law.
Ranperpres memberikan TNI kewenangan luas dalam penangkalan, penindakan, dan pemulihan terorisme tanpa mekanisme kontrol sipil yang memadai. Kekhawatiran publik meningkat setelah Presiden Prabowo Subianto mengaitkan demonstrasi publik dengan tindakan makar dan terorisme, yang dapat mengaburkan batas antara kritik warga negara dan ancaman keamanan negara.
Akademisi Soroti Risiko Pelanggaran Hukum dan HAM
LBH Medan dan Imparsial menggelar Diskusi Publik di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk menanggapi isu ini. Acara di Aula Peradilan Semu menghadirkan narasumber akademisi dan aktivis HAM, antara lain Dr. Afnila, SH., M.Hum, Dr. Majda El Muhtaj, SH.M.Hum, Hussein Ahmad, SH. MH, Irvan Saputra, SH. MH, dan Adinda Zahra Sembiring, S.A.P. Diskusi diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, Selasa (17/3/2026).
Akademisi Dr. Afnila menekankan Ranperpres bertentangan dengan UU TNI dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000.
“Draf tersebut dianggap bertentangan dengan UU TNI dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, mengingat pengaturan peran TNI dalam penanganan terorisme seharusnya diatur pada tingkat Undang-Undang, bukan melalui Perpres,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemberian kewenangan TNI untuk menangkalan, menindak, dan memulihkan terorisme berisiko menggeser tindak pidana ke ranah keamanan negara dan meningkatkan potensi pelanggaran HAM karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Dukung Sinergi LPSK dan OPD, Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban
TNI Bukan Penegak Hukum
Senada, akademisi Dr. Majda El Muhtaj menyoroti masuknya TNI ke ranah sipil melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ia menjelaskan tiga problematika utama Ranperpres: TNI bukan penegak hukum melainkan alat pertahanan negara, perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta lemahnya pengawasan DPR, lembaga HAM, dan masyarakat sipil.
Aktivis Hussein Ahmad menegaskan Ranperpres menggeser penanganan terorisme dari pendekatan hukum ke pendekatan militer. “Regulasi ini memperluas kewenangan TNI hingga penangkapan dan penindakan, fungsi yang berada dalam ranah aparat penegak hukum,” ujarnya.
Hussein menambahkan bahwa keterlibatan TNI berisiko menimbulkan pelanggaran HAM karena reformasi peradilan militer belum berjalan dan prajurit tidak tunduk pada peradilan umum.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyatakan Ranperpres tidak mendesak dan bukan domain TNI. Keterlibatan militer di ruang sipil menunjukkan penyimpangan dari fungsi utama pertahanan.
“Penanggulangan terorisme saat ini sudah ditangani BNPT dan Densus 88. Bahkan, Desember 2025 Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono mengatakan Polri berhasil melakukan zero terrorist attack selama 2023–2025. Tidak ada hal mendesak untuk melibatkan TNI,” tegas Irvan dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).
Adinda Zahra menyoroti peningkatan keterlibatan TNI di ruang sipil Sumatera Utara sejak Prabowo dilantik. Ia menekankan bahwa Perpres ini tidak bisa dipandang hanya sebagai upaya penanganan terorisme, melainkan bagian dari kebijakan TNI sepanjang pemerintahan Prabowo dan Gibran.
BACA JUGA: Pembahasan RUU TNI-Polri Dilanjutkan, DPR Dinilai Tak Abaikan Masukan Publik
Masyarakat Sipil Mendesak Pembatalan Ranperpres
Diskusi publik menutup dengan kesepakatan bahwa Ranperpres bermasalah secara hukum formil dan tidak dibutuhkan secara materiil. LBH Medan menyatakan sikap:
- Mendesak DPR RI untuk menolak RANPERPRES tentang Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme.
- Mendesak Presiden untuk mencabut Ranperpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme yang sudah digodok ini.
- Mendesak Presiden memperhatikan partisipasi publik dalam penyusunan Perpres Pelibatan TNI dalam Aksi Penanggulangan Terorisme.
Para akademisi dan aktivis menekankan pentingnya menjaga batas antara peran militer dan sipil demi penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. (KSC)
