Lembaga HAM Imparsial menilai Erick Thohir dan Panglima TNI abai terhadap aturan hukum dengan kembali menempatkan militer aktif di jabatan sipil.
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah kembali mendapat sorotan tajam terkait pengangkatan sosok militer aktif sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Kali ini, giliran Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang dipercaya menjabat pucuk pimpinan BUMN strategis di sektor pangan tersebut, menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.
Penunjukan ini menuai kritik keras dari Imparsial, lembaga pemerhati militer dan hak asasi manusia, yang menilai bahwa pemerintah—dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto—tidak serius menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
BACA JUGA: Letjen TNI Novi Helmy Resmi Kembali ke Mabes TNI Usai Tak Lagi Jabat Dirut Bulog, Ini Alasannya!
“Pemerintah kembali mengulang kesalahan saat mengangkat Letjen Novi Helmy sebagai Dirut Bulog. Sekarang, Mayjen Ahmad Rizal diangkat, padahal jelas ini melanggar UU TNI,” ujar Direktur Imparsial Ardi Manto, Kamis (10/7/2025).
Bukan Jabatan Sipil yang Dibolehkan UU
Menurut Ardi, jabatan Dirut Bulog bukan bagian dari 14 posisi sipil yang boleh diisi oleh prajurit aktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Ayat (2) UU TNI. Artinya, seorang prajurit aktif seperti Mayjen Ahmad Rizal wajib pensiun atau mengundurkan diri lebih dulu sebelum menduduki jabatan sipil.
Namun faktanya, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi sebelumnya mengakui bahwa proses pensiun dini Ahmad Rizal masih berlangsung.
“Dengan masih aktifnya status Mayjen Ahmad Rizal, maka penunjukan ini jelas tidak sah dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap UU TNI,” tegas Ardi.
Imparsial: Demokrasi Terancam, ASN Tersisih
Imparsial menyebut bahwa pelibatan militer aktif dalam jabatan sipil justru mengaburkan batas sipil dan militer, yang seharusnya tegas dalam sistem demokrasi. Penempatan ini juga mengorbankan jalur karier ASN, yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai jabatan sipil yang tersedia.
“Model tata kelola ini sangat membahayakan demokrasi. TNI seharusnya fokus pada pertahanan, bukan urusan sipil,” tambahnya.
Menurut Imparsial, langkah Erick Thohir menunjuk kembali perwira militer memperlihatkan arogansi kekuasaan dan mencerminkan sikap tidak taat hukum. Pemerintah dinilai tidak memiliki komitmen pada profesionalisme militer maupun supremasi sipil.
Erick Thohir Bungkam Soal Alasan Pilih Militer Lagi
Menteri BUMN Erick Thohir telah membenarkan penunjukan Mayjen Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog. Ia menyebut, Rizal sudah mulai menjabat sejak awal Juli 2025. Namun Erick enggan menjelaskan alasan kembali menunjuk sosok militer.
“Pak Novi diminta bertugas lagi di TNI. Sekarang sudah ada Dirut baru,” ujar Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ahmad Rizal sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementan, dan dikenal dekat dengan program-program pertanian nasional.
Meski begitu, menurut Imparsial, rekam jejak ketahanan pangan tidak bisa dijadikan dalih untuk mengabaikan konstitusi. “Alasan teknis tidak bisa membenarkan pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan,” tegas Ardi.
BACA JUGA: Pimpinan Perum BULOG Asahan Datangi Bupati, Minta Bantu Soal Izin Pembangunan Gudang
Desakan Segera Tarik Militer Aktif dari Jabatan Sipil
Imparsial mendesak agar Mayjen Ahmad Rizal segera ditarik dari jabatannya sebagai Dirut Bulog hingga proses pensiunnya benar-benar tuntas. Mereka juga menuntut pemerintah dan TNI menghormati konstitusi, serta fokus pada reformasi internal yang memperkuat profesionalisme militer dalam menghadapi ancaman nyata, bukan malah merambah ke urusan sipil.
“Militer seharusnya jadi garda pertahanan negara, bukan mengisi jabatan-jabatan strategis di luar koridor UU TNI. Ini bahaya laten yang patut diwaspadai dalam negara demokrasi,” pungkas Ardi. (KSC)
