KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) secara resmi mengungkap alasan kembalinya Letnan Jenderal (Letjen) TNI Novi Helmy Prasetya ke institusi TNI setelah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Kabar ini sekaligus menjawab tanda tanya publik terkait posisi terbaru jenderal bintang tiga tersebut usai pergantian pimpinan di tubuh BUMN pangan itu.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa penempatan Letjen Novi Helmy di Bulog pada awalnya adalah bentuk kontribusi TNI terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Penugasan tersebut, kata Kristomei, dilakukan atas permintaan resmi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah mendapatkan restu dari Panglima TNI.
BACA JUGA: Pimpinan Perum BULOG Asahan Datangi Bupati, Minta Bantu Soal Izin Pembangunan Gudang
“Penugasan Letjen Novi Helmy sebagai Dirut Bulog merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah. Itu dilaksanakan atas permintaan resmi Kementerian BUMN dan disetujui oleh Panglima TNI,” ujar Kristomei dalam pernyataan tertulis, Jumat (4/7/2025).
Namun, Kristomei menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif hanya bisa ditugaskan di luar institusi militer pada 14 instansi tertentu. Perum Bulog, dalam hal ini, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Karena itu, seharusnya Letjen Novi harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif jika ingin melanjutkan tugas di luar institusi tersebut.
Dalam perjalanannya, Letjen Novi Helmy memilih untuk kembali mengabdi di lingkungan TNI. Keputusan ini direspons cepat oleh Mabes TNI yang kemudian mengajukan permohonan penarikan ke Kementerian BUMN.
“Atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan pribadi Letjen Novi Helmy, Panglima TNI bersurat ke Menteri BUMN pada 5 Juni 2025 perihal permohonan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog,” terang Kristomei.
Permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tertanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy di Bulog dan mengembalikannya ke TNI.
“Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas sebagai prajurit TNI. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pengembangan personel, TNI menerima kembali beliau untuk melanjutkan pengabdiannya,” jelas Kristomei.
Sementara itu, jabatan Direktur Utama Perum Bulog yang ditinggalkan Letjen Novi kini diisi oleh Prihasto Setyanto, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 yang juga diterbitkan pada 30 Juni 2025.
Prihasto Setyanto Jabat Plt Dirut Bulog
Prihasto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir menyusul berakhirnya masa jabatan Letjen Novi. Erick menyatakan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari penyegaran dan penguatan tata kelola BUMN pangan, terutama dalam menjawab tantangan inflasi dan ketahanan pangan nasional.
“Prihasto Setyanto memiliki pengalaman panjang di sektor pertanian dan diharapkan mampu memperkuat sinergi Bulog dengan Kementerian Pertanian, serta mempercepat realisasi program-program strategis pemerintah,” ujar Erick Thohir dalam keterangan terpisah.
BACA JUGA: Bulog: Menyulam Kebaikan di Setiap Butir Pangan, Menjaga Ketahanan Bangsa Melalui Rantai Pasok yang Andal
Profil Singkat Letjen TNI Novi Helmy Prasetya
Letjen TNI Novi Helmy merupakan perwira tinggi TNI AD yang dikenal luas berpengalaman dalam bidang teritorial dan organisasi. Sebelum dipercaya memimpin Bulog, ia sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad dan pernah menjabat Pangdam II/Sriwijaya. Karier militernya dikenal bersih dan penuh dedikasi terhadap institusi TNI.
Kembalinya Letjen Novi ke TNI menjadi sinyal bahwa TNI tetap menjadi institusi yang fleksibel dalam mendukung kebijakan pemerintah, namun tetap berpegang pada prinsip dan aturan internal, khususnya terkait penugasan di luar struktur TNI. (KSC)
