KLIKSUMUT.COM | JAKARTA ~ Wacana penerapan sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi memicu kritik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Ia menilai pemerintah tidak konsisten dalam merancang kebijakan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan program lain di sektor pendidikan.
Soroti Inkonsistensi Kebijakan PJJ dan MBG
Adian Napitupulu menyoroti ketidaksinkronan antara rencana sekolah daring dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai siswa tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil makanan, sehingga tujuan penghematan bahan bakar minyak (BBM) tidak tercapai.
“Sekolah online, alasannya biar hemat BBM. Anehnya masih diminta ke sekolah buat ambil MBG. Ini yang gila siapa sebenarnya,” ujar Adian, dikutip dari pernyataannya di Instagram, Selasa (24/3/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut tetap mendorong mobilitas siswa sehingga kebijakan efisiensi energi tidak berjalan efektif.
BAGA JUGA: Orang Tua Siswa SDN 1 Tapaktuan Keluhkan Molornya Pendistribusian MBG di Bulan Ramadhan
Pemerintah Tegaskan Kebijakan Masih dalam Kajian
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan pemerintah masih mengkaji wacana efisiensi energi dan belum menetapkan keputusan final.
Ia menyebut penyusunan kebijakan harus berbasis data agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor,” ujar Pratikno.
Pemerintah juga memastikan kebijakan tidak mengganggu proses belajar. PJJ akan menyesuaikan karakter mata pelajaran, terutama yang membutuhkan praktik langsung yang tetap berlangsung secara tatap muka.
Selain itu, pemerintah mengkaji mekanisme distribusi program MBG serta skema pembiayaan akses internet bagi siswa jika PJJ diterapkan.
BAGA JUGA: 20 Dapur MBG di Langkat dan Binjai Dibekukan Sementara
Efisiensi Energi Masih Dikaji, Mengacu pada Negara ASEAN
Pemerintah menargetkan kebijakan efisiensi energi mulai berjalan pada April 2026. Sejumlah negara Asia Tenggara lebih dulu menerapkan langkah serupa untuk menekan konsumsi energi.
Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor pemerintahan. Thailand dan Vietnam mendorong kerja dari rumah, sementara Myanmar membatasi penggunaan kendaraan secara bergantian.
Meski demikian, pemerintah Indonesia masih menelaah kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kebijakan yang saling bertentangan di lapangan. Sinkronisasi antarprogram menjadi fokus utama agar kebijakan tidak membebani masyarakat. (KSC)
