Abolisi untuk Tom Lembong: Langkah Berani Prabowo, Sinyal Evaluasi Total Penegakan Hukum di Indonesia

Abolisi untuk Tom Lembong: Langkah Berani Prabowo, Sinyal Evaluasi Total Penegakan Hukum di Indonesia
Pakar hukum dari Sumatera Utara, Dr. Faisal SH, M.Hum

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong menandai babak baru dalam arah penegakan hukum di Indonesia. Langkah ini, yang telah mendapat persetujuan DPR, dinilai oleh sejumlah pakar sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi sistem hukum nasional, terutama dalam menjaga independensi dan keadilan.

Pakar hukum dari Sumatera Utara, Dr. Faisal SH, M.Hum, menyambut baik abolisi ini dan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan untuk menciptakan kecemburuan sosial, melainkan bagian dari koreksi serius terhadap praktik hukum di Indonesia.

“Abolisi untuk Tom Lembong bukan soal siapa dia, tapi ini sinyal untuk evaluasi total penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dr. Faisal, Selasa (5/8/2025).

Dalam konteks yang lebih luas, Dr. Faisal juga menyoroti pentingnya langkah serius Presiden Prabowo dalam menata ulang sistem hukum nasional, termasuk dalam penanganan isu-isu kontroversial seperti dugaan ijazah palsu.

“Ketika Presiden menegaskan agar perkara seperti ijazah palsu diperiksa dengan serius, itu pesan penting. Jangan sampai aparat mengambil alih peran pengadilan, seperti saat Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu bukan kewenangan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Faisal menekankan bahwa abolisi adalah hak konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Ia melihat langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum dan keberanian politik.

BACA JUGA: DPR Setujui Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Usulan Presiden Prabowo Disahkan Menjelang 17 Agustus

“Ini bukan sekadar tindakan administratif, tapi wujud keberanian seorang kepala negara untuk menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dipakai sebagai alat politik,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Dr. Faisal menyoroti kejanggalan dalam putusan terhadap Tom Lembong, yang dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara meski tidak ditemukan unsur mens rea (niat jahat).

“Jika mens rea tidak ada, maka tidak bisa dijatuhkan pidana. Ini malah menciptakan preseden buruk dan kegaduhan publik,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut.

Lebih mengkhawatirkan lagi, menurut Dr. Faisal, pola seperti ini bisa menjadi celah penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik, terutama terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan.

BACA JUGA: Eks Mendag Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula, Didenda Rp750 Juta

“Memaksakan hukum pidana tanpa niat jahat sangat berbahaya. Ini bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan politik,” ujarnya.

Tak hanya sebagai penghapusan tuntutan pidana, Dr. Faisal menyebut abolisi ini juga menjadi langkah simbolik untuk memulihkan nama baik Tom Lembong.

“Ini sekaligus membantah tudingan bahwa Presiden Prabowo takut terhadap presiden sebelumnya. Ini pembuktian bahwa tidak ada titipan politik dalam kasus ini. Prabowo menunjukkan bahwa hukum bisa ditegakkan tanpa intervensi,” tutupnya. (KSC)

Pos terkait