KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan profesionalisme personel, Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Brigjen Pol Rony Samtana memimpin langsung latihan penanganan unjuk rasa secara humanis di Lapangan Parkir Mapolda Sumut, Selasa (16/9/2025).
Kegiatan latihan ini sudah dimulai sejak Senin (15/9/2025) dan melibatkan sejumlah satuan penting dari kepolisian, seperti Dalmas, Brimob, hingga Intelijen, yang semuanya bersinergi dalam menghadapi berbagai skenario unjuk rasa mulai dari yang damai hingga potensi anarkis.
Latihan ini dirancang untuk melatih aspek teknis, fisik, mental, serta koordinasi antar satuan, dalam menghadapi dinamika aksi massa yang semakin kompleks di wilayah Sumut. Semua skenario disusun dengan mengacu pada prosedur penggunaan kekuatan Polri, agar tindakan pengamanan tetap proporsional, terukur, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
BACA JUGA: KontraS Sumut: Barak TNI Tidak untuk ‘Menghukum’ Pelajar Nakal
“Pengendalian dan pelayanan aksi unjuk rasa bukan sekadar menghadapi massa, tetapi juga memfasilitasi aspirasi agar tersampaikan dengan baik. Personel harus bertindak profesional, terukur, dan sesuai aturan,” tegas Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana di hadapan peserta latihan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Danpas Brimob I Brigjen Pol Anang Sumpena, serta pejabat utama Polda Sumut, yang secara langsung memberikan atensi terhadap jalannya latihan.
Kehadiran para pimpinan ini menegaskan keseriusan Polda Sumut dalam mempersiapkan personel yang solid, siap siaga, dan profesional dalam menghadapi potensi unjuk rasa di lapangan.
Melalui latihan gabungan ini, Polda Sumut menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum dijamin keamanannya, tanpa mengurangi kewaspadaan Polri dalam menjaga ketertiban umum.
Dengan pendekatan humanis namun tetap tegas dan terukur, diharapkan personel kepolisian di Sumatera Utara semakin mampu menghadapi berbagai situasi di lapangan tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. (KSC)
