KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H. Surya, B.Sc. menegaskan pentingnya pemangkasan birokrasi guna mempercepat proses perizinan investasi sektor minyak dan gas bumi (migas) di Sumatera Utara. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Surya saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Surya menilai proses birokrasi yang panjang kerap menjadi kendala utama masuknya investasi di sektor energi, khususnya migas.
Menurutnya, percepatan perizinan harus menjadi prioritas agar manfaat investasi dapat segera dirasakan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah.
“Percepatan perizinan menjadi langkah strategis untuk mendukung realisasi investasi. Birokrasi yang panjang sering kali menjadi hambatan, sehingga perlu pemangkasan prosedur agar manfaat investasi cepat dirasakan masyarakat,” ujar Surya.
Audiensi tersebut dihadiri jajaran SKK Migas bersama sejumlah perusahaan KKKS yang beroperasi di Sumatera Utara, di antaranya EMP Gebang Limited (Japex-EMP), EMP Tonga, Pertamina EP Field Pangkalan Susu dan Rantau, serta APGWI.
Dalam pemaparannya, pihak SKK Migas menyampaikan perkembangan operasional hulu migas di wilayah Sumatera Utara sekaligus berharap koordinasi dengan pemerintah daerah semakin diperkuat guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), CW Wicaksono, mengungkapkan bahwa wilayah Sumbagut memiliki kontribusi besar terhadap produksi migas nasional.
“Wilayah Sumbagut memiliki kontribusi sekitar 30 persen terhadap total produksi migas nasional. Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, 60 persen kegiatan operasional berada di wilayah ini,” ujar Wicaksono kepada kliksumut.com, Rabu (13/5/2026).
Ia juga menyebut SKK Migas siap membawa investasi senilai sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat ke Sumatera Utara dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Selain membahas investasi, Wakil Gubernur Sumut juga meminta Pertamina dan instansi terkait membantu proses legalisasi sumur-sumur tua milik masyarakat.
Menurut Surya, legalisasi sumur tua penting dilakukan agar aktivitas pengelolaan minyak rakyat berjalan sesuai aturan, aman, dan mampu memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat sekitar.
“Kita ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya,” tegas Surya.
Sebagai langkah lanjutan, SKK Migas juga berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan studi banding ke Jambi atau Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Menko Pangan RI Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM
Program tersebut bertujuan mempelajari tata kelola sumur tua yang melibatkan koperasi dan masyarakat sehingga implementasi regulasi pengelolaan sumur tua di Sumut dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan KKKS, di antaranya Deputi GM EMP Tonga Nita Apriyani, GM APGWI Mohammad Yasin Abdulfatah, serta Field Manager Pertamina EP Pangkalan Susu Edwin Susanto.
Kehadiran para pelaku industri migas itu menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor hulu migas demi mendukung ketahanan energi nasional serta pembangunan ekonomi Sumatera Utara. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
