Tidak Pro Rakyat, Anggota DPD RI Minta Pemerintah Pikir Ulang Tentang Pajak Sekolah dan Sembako

MEDAN | kliksumut.com – Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata menilai rencana pemerintah untuk mengadakan Pajak Pertambahan Nilai atas Sekolah dan produk pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sejenisnya tidak pro rakyat. Terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini yang sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.

“Kebijakan ini kurang pro rakyat, tidak berpihak kepada mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Justru, dugaan kita, akan semakin memperkeruh situasi jika sampai pajak atas sekolah dan bahan pokok ini diberlakukan,” ujar Senator asal Sumut itu kepada wartawan, Sabtu (12/6/2021), menanggapi rencana Pemerintah akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% atau jasa pendidikan lainnya.

Pemerintah berencana menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP) pada pasal 4a draf perubahan UU No 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal yang sama, disebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak di hapus dalam RUU KUP sebagai barang, akan dikenakan PPN.

Baca juga: Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud, yakni beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

Justru dalam draf RUU KUP ayat (1) tarf PPN dapat dubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Padahal pengaturan tentang sembako yang merupakan barang sangat dibutuhkan masyarakat sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.